Untuk Entry Meeting Serentak BPK, Wakil Bupati Minta OPD Berikan Informasi Detail

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Bupati dan Wakil Bupati Toba bersama Sekretaris Daerah dan beberapa pimpinan OPD Kab. Toba mengikuti Entri Pemeriksaan Rinci Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024 secara Hybrid di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Kantor Bupati Toba, Senin (14/04/2025). 

Kegiatan entry meeting serentak yang dilaksanakan secara hybrid di 31 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menyampaikan bahwa Entry Meeting Serentak ini merupakan bagian dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang terlaksana dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan daerah diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Toba telah menyerahkan LKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 25 Maret 2025.

Paula Henry Simatupang menambahkan agar terciptanya kesimpulan akhir pemeriksaan yang bersifat objektif, maka diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh OPD yang sedang dilakukan pemeriksaan.

“Mohon kesediaan bapak dan ibu di Kabupaten/Kota untuk menunjukkan data, surat, atau catatan pembukuan uang negara yang diminta oleh tim pemeriksa karena itu adalah bagian dari kewenangan dari BPK yang ada dasar undang-undangnya, supaya hasil pemeriksaannya bisa objektif,” kata Paula Henry.

Setelah kegiatan entry meeting serentak, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus menyampaikan agar para pimpinan OPD dapat menyerahkan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa secara detail.

"Kesuksesan pemeriksaan ini berlaku bagi kita semua, bagaimana kita menyajikan informasi, fakta, data dan bukti-bukti secara detail kepada tim pemeriksa. Maka mari kita sajikan agar pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan baik, ini demi kebaikan Kabupaten Toba," kata Wakil Bupati. 

Sebagai informasi, pemeriksaan laporan keuangan secara rinci di 31 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara akan berakhir pada 10 hingga 14 Mei 2025. Pada saat exit meeting, tim pemeriksa laporan keuangan daerah akan menyampaikan hasil temuan ke pemerintah daerah terkait.

(*)