Pemkab Toba Siap Mendukung Program Sekolah Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Bupati Toba, Drs. Audi Murphy Sitorus, SH., M.Si bersama 21 Kepala Daerah se-Sumatera Utara menghadiri Sosialisasi dan Dialog Pilar-pilar Sosial Provinsi Sumatra Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025).

Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau desil 1 dan desil 2. Dan luas lahan yang harus disediakan untuk mendirikan Sekolah Rakyat ini minimal 6 hektare.

"Artinya, bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin. Targetnya setiap daerah terdapat Sekolah Rakyat”

Saya menangkap gagasan ini untuk memuliakan orang miskin dan bangkitnya wong cilik pada Indonesia Emas 2045. Indonesia emas tidak akan tercapai tanpa kebangkitan wong cilik," ujar Gus Ipul.

Mengakhiri acara Sosialisasi, Mensos RI, Saifullah Yusuf, mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mengerjakan bersama pemutusan kemiskinan dengan mengawasi penggunaan dana sosial yang berasal dari APBN, dan mendorong semua pihak dapat bekerjasama sehingga target penurunan angka kemiskinan sebesar 5 persen Tahun 2029 dapat tercapai.

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dalam kesempatan yang sama melaporkan, bahwa sebanyak 21 kabupaten/kota se-Sumatera Utara, mengusulkan akan membangun Sekolah Rakyat yang merupakan visi misi Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, karena memilih Provinsi Sumatra Utara sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat.”

Program ini sangat luar biasa, Program Sekolah Rakyat ini dapat memutus mata rantai kemiskinan rakyat di Sumut, merasakan pendidikan, sehingga anak-anak yang tidak mampu bisa meraih apa yang menjadi cita-citanya kelak," sebut Bobby Nasution, dalam sambutannya.

Pemerintah Kabupaten Toba sangat mendukung program Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab program ini merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan dukungan partisipasi pembentukan Sekolah Rakyat.

(*)