SESUMBAR Mau Bongkar Kasus Korupsi Pertamina, Ahok Malah Terkaget-kaget di Depan Penyidik Kejagung

Sesumbar Mau Bongkar Korupsi Pertamina, Ahok Malah Terkaget-kaget di Depan Penyidik Kejagung

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku kaget usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak dia tahu setelah mendengar pertanyaan dari penyidik.

“Saya juga kaget-kaget, gitu lho. Kok gila juga ya, saya bilang gitu ya,” kata Ahok, kepada awak media di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dalam sesi pemeriksaan selama 10 jam ini, Ahok mengaku baru banyak mendengar soal operasional.

Sebab, sebagai Komisaris Utama Pertamina di tahun 2019-2024, dia tidak mendengar hingga ke operasional di anak-anak perusahaan atau subholding. 

“Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding-nya. Subholding kan saya enggak bisa sampai ke operasional,” lanjut dia.

Bahkan, Ahok mengaku baru mendengar beberapa hal yang baru, seperti penelitian terhadap sebuah fraud atau penipuan, hingga transfer yang dipertanyakan. 

“Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin,” kata Ahok.

Adapun Ahok sebelumnya mengaku senang jika diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidsna Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kasus dugaan korupsi impor minyak mentah yang merugikan negara Rp 193, 7 triliun.

"Ya bisa saja dan aku senang jika diminta keterangan," kata Ahok, Kamis (27/2/2025).

Namun demikian mantan Gubernur Jakarta itu tidak menjelaskan apakah mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang merugikan negara.

Pun Ahok mengarakan bahwa hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan.

Namun demikian, Ahok mengingatkan ada pengawasan berlapis di Pertamina.

Selain itu, kata dia ada pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).