Terima Aspirasi Petani Parbubu, Sorta Siahaan Perjuangkan Irigasi, Klaim Hutan, dan Ancaman Longsor

"Kami tidak bisa bertani kalau airnya tidak ada. Mohon agar irigasi ini diperbaiki dan diperluas, karena ini soal keberlangsungan hidup kami," pintanya dengan nada penuh kekhawatiran.

Selain masalah infrastruktur pertanian, petani di Parbubu juga menghadapi persoalan serius lainnya, yakni klaim hutan atas lahan pertanian mereka.

Marolop juga mengungkapkan keresahannya terkait status lahannya yang tiba-tiba diklaim sebagai kawasan hutan.

"Saya sudah bertahun-tahun bertani di sana, tiba-tiba lahan saya disebut masuk kawasan hutan. Bagaimana bisa? Kalau ini tidak diselesaikan, kami bisa kehilangan sumber penghidupan," ujarnya dengan nada geram.

Tak hanya soal lahan, petani juga mengeluhkan kelangkaan pupuk yang semakin sulit didapat.

Jika pun ada, harganya melambung tinggi, jauh dari jangkauan mereka. Begitu juga dengan bibit padi dan jagung, yang harganya semakin mahal, membuat mereka kesulitan untuk menanam saat musim tanam tiba.

"Saat ini sudah musim tanam, tapi pupuk susah, bibit juga mahal. Kalau tidak ada solusi, bagaimana kami akan bisa bertahan buk ?. Untungnya ibu Sorta dan Bapak Rapidin datang ke sini,"ucapnya.

Sorta Berjanji Akan Perjuangkan Aspirasi, Tapi Anggaran Negara Defisit
Mendengar keluhan demi keluhan yang disampaikan, Sorta Ertaty Siahaan menegaskan bahwa ia akan membawa semua permasalahan ini ke dinas terkait, terutama soal irigasi, pembangunan beronjong, serta klaim hutan yang semakin meresahkan warga.

Namun, Sorta juga mengingatkan bahwa perjuangan ini tidak mudah, mengingat kondisi anggaran negara saat ini tengah mengalami defisit.

"Saya butuh data yang jelas dari masyarakat, termasuk luas persawahan yang butuh irigasi, titik longsor yang butuh perbaikan, dan detail persoalan klaim lahan. Dengan begitu, saya bisa lebih kuat dalam memperjuangkan ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, politisi senior PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI, Rapidin Simbolon, menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah akibat kondisi keuangan negara yang semakin terpuruk.

Ia mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya menjadi sumber anggaran pembangunan di daerah, kini telah dinolkan di seluruh Indonesia.

Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) juga dipotong hingga 50 persen.

Bahkan, anggaran perbaikan jalan di Kementerian PUPR yang semula Rp400 triliun kini hanya tersisa Rp50 triliun.

"Kondisi ini membuat kami gundah. Negara ini punya utang yang luar biasa besar. Pemerintahan sebelumnya meninggalkan utang Rp2.500 triliun, dan sekarang utangnya sudah mencapai Rp10.000 triliun," ungkap Rapidin.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti.

"Kita tahu kondisi sulit, tapi kita tidak boleh menyerah. Apa yang bisa diperjuangkan, akan kita perjuangkan," tegasnya.(Jun-tribun-medan.com).