KPK Soroti Isu Utak-atik Anggaran Makan Bergizi Gratis, Istana dan Badan Gizi Nasional Pasang Badan

TRIBUN-MEDAN.COM – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis (MBG) diutak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan dalam keterangannya dikutip Senin (10/3/2025). 

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya. 

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program makan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14 ribu. 

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Lebih lanjut Hasan mengungkap, pertemuan antara KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan soal kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,"tegasnya.

Pernyataan KPK soal Laporan Utak-atik Anggaran MBG

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan telah menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.