RIDWAN Kamil Resmikan Jembatan Bogor Demi Wisata Kini Disegel Dedi Mulyadi: Penyebab Kerusakan Hutan

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Dedi Mulyadi menyegel wisata jembatan gantung di Bogor mulai Kamis (6/2/2025). Penyegelan ini setelah terjadi banjir bandang di Sukabumi dan Jakarta. 

Dedi Mulyadi menilai jembatan gantung sepanjang 530 meter di kaki gunung Gede Pangrango menyebabkan kerusakan hutan. 

Padahal, pembangunan yang disebut menjadi daya tarik wisatawan ini menghabiskan anggaran Rp 800 miliar. 

Jembatan ini juga dibangun oleh gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. Namun Dedi Mulyadi yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat langsung menyegel jembatan itu dan menyebut bahwa jembatan itu penyebab dari kerusakan hutan. 

Dilansir dari Kompas.com (7/3/2025), alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor adalah karena adanya pelanggaran regulasi lingkungan. 

Pelanggaran regulasi ini yang kemudian disebut menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan Puncak Bogor.

Saat mengunjungi dampak dari alih guna lahan di kawasan tersebut, Dedi Mulyadi bahkan tak kuasa menahan tangisnya.

"Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor," kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan di EAL dikutip dari kompas.com. 

Dedi juga menyebut bahwa pembangunan di kawasan tersebut mengganggu kondisi alam.

"Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu," ucap Dedi.

Dilansir dari Kompas.com (8/3/2025), Eiger Adventure Land dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 800 miliar, dan berada di lahan seluas 325 hektar di kaki Gunung Gede Pangrango.

Dengan klaim sebagai ekowisata berstandar internasional, tempat ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk jembatan gantung, kereta gantung, forest adventure, dan perkampungan tradisional.

Sebelumnya, proyek pembangunan EAL didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.

Bahkan acara peletakan batu pertama atau ground breaking yang dilakukan pada Sabtu (23/10/2021) juga dihadiri Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya yaitu Ridwan Kamil.

Pengelola proyek juga mengeklaim telah memenuhi izin yang ketat dari KLHK, dengan hanya 1,75 persen dari total lahan yang dijadikan area terbangun.