Lokasi Ibadat Merawat Alam Toba Berpindah-pindah, Ini Respon Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian 

TRIBUN-MEDAN.COM, BALIGE - Ibadat yang bertajuk "Merawat Alam Tano Batak" berpindah lokasi sebanyak dua kali. Akhirnya lokasi ibadat tersebut adalah HKBP Lumbanjulu, Kabupaten Toba. 

Ibadat ini dipimpin oleh Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, Sabtu (1/3/2025). Selain pucuk pimpinan HKBP, sejumlah pendeta dari berbagai denominasi gereja di Indonesia turut hadir. 

Perpindahan lokasi ini menjadi pertanyaan besar bagi Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian. Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai Tribun Medan usai ibadat.

"Saya sebenarnya agak prihatin karena perpindahan lokasi ibadat. Di salah satu tempat ada dugaan 'pelarangan' ibadat hingga akhirnya berpindah ke sini untuk ketigakalinya," ujar Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian, Sabtu (1/3/2025). 

"Ini menjadi pertanyaan bagi kita kok untuk beribadah aja susah," 

Selanjutnya, ia menyoal konflik agraria yang terus terjadi di Tapanuli Raya sejak puluhan tahun lalu. Dengan demikian, ia berharap revisi lahan konsesi mesti dilakukan agar setiap pihak yang saling klaim mengetahui secara pasti batas-batas konsesi.

"Soal konflik yang masih terjadi di kawasan Danau Toba ini, tentu ini mesti direvisi ulang, ditinjau ulang soal konsesi. Ini dilakukan guna memastikan kebenaran bagi pihak yang saling klaim," lanjutnya. 

"Negara harus hadir. Segera membereskan bila ada kekeliruan pada konsesi di masa lalu. Saya pikir, tidak ada sulitnya buat negara untuk membereskan itu demi kemajuan masyarakat," sambungnya. 

Ia juga berharap penyelesaian masalah atau konflik agraria daoat dilakukan dengan adanya mediasi dan menghindari kekerasan verbal maupun fisik.

"Yang paling penting adalah bila ada konflik, mediasi dapat dilakukan. Kita berharap tidak ada kekerasan dan intimidasi pada persoalan dimana beberapa pihak saling klaim lahan yang sama," sambungnya. 

Untuk konflik agraria ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar penanganan konflik semakin lebih baik kedepannya.

"Saat ini, Komnas HAM bekerjasama dengan pihak Polri bagaimana penanganan konflik agraria. Ini mesti dipelajari kembali agar penanganan kedepan lebih baik," sambungnya. 

Pihaknya telah mencatat lwbuh dari 3 aduan soal konflik agraria selama 3 tahun terakhir.

"Aduan soal konflik agraria menduduki posisi paling tinggi di Komnas HAM. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ini ada lebih dari 3 ribu pengaduan konflik agraria," 

"Dengan melihat hal ini, ada seribuan aduan soal ini setiap tahunnya. Dengan demikian, lembaga negara mesti terlibat dalam penyelesaian ini," pungkasnya.

(cr3/www.tribun-medan.com).