INILAH Jumlah Kepala Daerah Kader PDIP Ikut Retreat di Akmil Magelang

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut dari 503 kepala daerah, 97 di antaranya merupakan kader PDIP.

Tito menyebut dari 97 kepala daerah kader PDIP tersebut, ada 51 orang yang sudah mengikuti retret sejak hari pertama, Jumat (21/2/2025), di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

"Seingat saya dari data kita, kalau nggak salah ada 97 (kepala daerah) kader PDIP," kata Tito kepada awak media  di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025).

"Jumlah semuanya dari 503 (peserta). Itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,"jelas Tito.

Ada 17 Kepala Daerah Kader PDIP Menyusul di Hari Keempat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama 16 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat di hari keempat.

Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Gubernur Bali I Wayan Koster telah mengutus Sekda-nya untuk mengikuti retreat tersebut. Hal itu setelah diizinkan Mendagri Tito Karnavian.

Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. 

Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan. 

"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut retreat," ujar Pramono di Magelang, Senin.

Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat. 

"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," imbuhnya.

Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai. 

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan," katanya.