HEBOH Kementerian PKP Undang Dewa 19 Launching Logo, Sebut Ahmad Dhani tak Dibayar: Sound dari Dia

Dirinya mengaku sudah membuat janji dengan Dewa 19 untuk menghibur para pejabat dalam Kementerian PKP.

“Mudah-mudahan, kalau boleh dalam waktu dekat, pada waktunya kita mendengarkan musik, saya sudah telpon Pak Ahmad Dhani Dewa untuk menghibur kalian semua,” tambah Ara.

“Ya, pada waktunya kita bekerja, kita bekerja, waktunya kita juga perlu, apa, refreshing, ya, begitu ya, jadi waktunya kapan kita harus atur ya, Pak,” tutup dia.

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, PC undangan tersebut, Yuni Sri Hidayatullah membenarkan acara tersebut dan dilaksanakan Jumat (21/2/2025) besok.

Yuni juga memastikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan menghadiri peluncuran logo Kementerian PKP.

"Iya hadir, " ungkap Yuni. 

Di sisi lain, diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun.

Saat ini, tahap pertama telah menghemat Rp300 triliun, dan tahap kedua direncanakan sebesar Rp308 triliun. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pemotongan anggaran yang drastis terhadap kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kehilangan lebih dari 70 persen anggarannya, telah berakibat pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. 

"Jalan-jalan yang seharusnya diperbaiki kini dibiarkan rusak, sementara proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian ditunda atau dibatalkan," tutur Achmad kepada Tribunnews, Minggu (16/2/2025).

Ia menyampaikan, dampak lainnya juga terlihat pada lembaga strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengalami pemotongan lebih dari 50 persen. 

Akibatnya, kapasitas BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana melemah, meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. 

"Hal ini menjadi bukti bahwa efisiensi yang tidak terencana dapat berujung pada dampak yang lebih besar dan berbahaya," kata Achmad.

Tidak hanya itu, Achmad menyebut, pemotongan anggaran yang dilakukan serampangan telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lembaga, seperti Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI.