Kades Kohod dalam Polemik Pagar Laut Akhirnya Bongkar Asal Uang 3 Mobil Mewah, Sungkan Ditanya Gaji

"Pada saat rangkaian BAP, pak lurah itu atau pak kepala desa bersifat memberitahukan kepada penyidik bahwa yang sebenar-benarnya. Tentu pak lurah yang diketahui bahwa penandatanganan itu merupakan produk yang dibuat dari Desa Kohod atau bisa dibilang itu bukan produk yang pak kades buat," ungkap Rendy Kurniawan, pengacara Arsin.

Adapun perihal alasan Arsin membubuhkan tanda tangan untuk pembuatan SHM di kawasan pagar laut, sang kades mengurai alasan mengejutkan.

Arsin mengaku dirinya disuruh oleh pihak ketiga guna penandatanganan tersebut.

"Terkait dengan pengukuran yang dilakukan BPN, pak lurah memang menandatangani. Kenapa tanda tangani? karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani," kata Rendy.

Lantaran hal tersebut, pengacara Arsin tegas menyebut bahwa kliennya sebenarnya adalah korban juga dalam kasus pagar laut.

Arsin lantas membongkar siapa pihak ketiga yang memaksanya untuk menandatangani surat untuk penerbitan SHM dan HGB.

"Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022. Pihak tersebut datang ke Desa Kohod menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan atas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi seketika," ungkap Yunihar, pengacara Arsin.

(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com