HEBOH UKT Berpotensi Naik Gara-gara Dampak Efisiensi Anggaran, Mahasiswa KIPK Terancam Putus Kuliah

TRIBUN-MEDAN.com - Viral di media sosial isu UKT berpotensi naik gara-gara dampak efisiensi anggaran.

Dikutip dari Tribunjogja.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak pada kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi. 

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025), ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari total pagu awal Rp 56,607 triliun. 

Namun, pihaknya tengah mengusulkan agar pemangkasan hanya sebesar Rp 6,78 triliun guna mempertahankan beberapa program prioritas.

Menurut Satryo, sebagian besar anggaran Kemendiktisaintek bersifat "numpang lewat" karena langsung dialokasikan untuk perguruan tinggi dan mahasiswa dalam bentuk tunjangan, beasiswa, serta bantuan operasional. 

Salah satu pos anggaran yang terkena pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang dipangkas 50 persen dari pagu awal Rp 6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Satryo menilai bahwa pengurangan ini berisiko meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi sehingga memungkinkan adanya kenaikan uang kuliah. 

"Kalau BOPTN ini dipotong separuh, ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," ungkapnya.

Selain BOPTN, pemangkasan juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan 50 persen dari pagu awal Rp 2,37 triliun.

Namun, Kemendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan hanya sebesar 30 persen atau sekitar Rp 711 miliar. 

"Jika pemotongan terlalu besar, PTNBH akan terpaksa menaikkan uang kuliah," jelas Satryo.

Hal yang sama juga terjadi pada bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di mana dari pagu awal Rp 365,3 miliar, diusulkan pemangkasan 50 persen. 

Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah, Kemendiktisaintek mengajukan pembatalan pemotongan agar PTS tetap dapat beroperasi secara normal.

Selain itu, sejumlah program lain juga terdampak efisiensi, seperti Program Revitalisasi 

Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) yang terkena pemotongan Rp 438 miliar dari total Rp 856 miliar, serta Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) yang dipotong Rp 125 miliar dari pagu awal Rp 250 miliar.