NASIB Firdaus Oiwobo yang Naik Atas Meja Saat Sidang Dikecam Ikatan Hakim, Hotman: Periuk Terancam

TRIBUN-MEDAN.com - Tingkah Firdaus Oiwobo yang naik ke atas meja saat membela kliennya Razman Nasution dalam perkara pencemaran nama baik berujung pemecatan. 

Firdaus yang saat itu berhadapan dengan Hotman Paris tiba-tiba naik ke atas meja saat Razman mendekati Hotman Paris yang duduk sebagai saksi korban. 

Aksi Firdaus juga menuai kecaman dari Ikatan Hakim Indonesia dan warganet. 

Namun selain itu, organisasi tempat Firdaus yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) turut memecat Firdaus. 

"Kongres Advokat Indonesia dengan tegas memberhentikan Firdaus Owiobo, seorang anggota yang terbukti melakukan tindakan yang merusak etika dan marwah profesi advokat, serta merusak nama baik KAI," demikian dalam keterangan di Instagram resmi DPP KAI dikutip dari tribun-jakarta.com, Selasa (11/5/2025). 

Kongres Advokat Indonesia mengambil keputusan ini demi konsistensi menjaga profesionalisme dan etika advokat, serta menghormati dunia peradilan. 

Pemecatan itu tertuang dalam SK DPP Kongres Advokat Indonesia No. 007/DPP-KAI/SK/I/2025. 

Dalam pernyataan persnya, Kongres Advokat Indonesia mengungkapkan tiga keputusannya. 

Pertama, memberhentikan secara tidak hormat Firdaus dari keanggotaan KAI. 

Kedua, mencabut SK DPP Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan Firdaus Owiobo Nomor 05969/011/SK-ADV/KAI/9/2015 tertanggal 15 September 2016. 

Ketiga, melarang keras Firdaus menggunakan dan memanfaatkan segala bentuk atribut, nama, logo, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi, maupun klien. 

Dikecam Ikatan Hakim Indonesia

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yasardin menyarankan agar masyarakat tidak menggunakan jasa oknum advokat yang tidak profesional dan tidak menjaga kehormatan profesinya.

IKAHI, kata dia, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga martabat dan kewibawaan peradilan. Masyarakat diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menghindari tindakan yang dapat merusak integritas peradilan.

Yasardin juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih kuasa hukum.