Muncul Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Nama Bahlil dan Sri Mulyani Disebut, soal PPN dan Gas LPG?

TRIBUN-MEDAN.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyerukan agar reshuffle dilakukan terutama di bidang ekonomi untuk mencapai target-target ekonomi kabinet.

Bhima menyoroti beberapa menteri yang kinerjanya dianggap kurang memuaskan dalam 100 hari terakhir.

Beberapa nama yang disebut termasuk Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di-reshuffle," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2).

Secara khusus, Bhima menyoroti kinerja Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 persen yang memicu kemarahan publik, serta polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang berpotensi menurunkan target penerimaan pajak.

Bhima juga menyoroti Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menunjukkan kinerja positif dan menuai sorotan negatif terkait kebijakan pembatasan LPG 3 kg.

Bhima menekankan tantangan ekonomi ke depan yang masih berat, sehingga dibutuhkan sosok profesional untuk mengisi pos-pos penting di bidang ekonomi.

Ia menyoroti isu global seperti perang dagang Amerika Serikat dengan China, kebijakan proteksionisme, hingga kompetisi dengan Vietnam.

Di sisi domestik, tantangan ekonomi juga masih berlangsung, seperti melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, hingga tantangan di sektor fiskal.

Menurut Bhima, kebijakan reshuffle kabinet ini tepat dilakukan karena susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden Joko Widodo.

Padahal, target-target ekonomi Presiden Prabowo berbeda dengan era Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat.

Hal ini disampaikan Prabowo menanggapi pertanyaan terkait peluang reshuffle setelah 100 hari kerja sebagai presiden.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegas Prabowo, Rabu (5/2).

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel