SYOKNYA Warga 28 Tahun Bayar Pajak, Tiba-tiba Tanahnya Dikuasai Kemenkeu, Kades: Takut Digusur

TRIBUN-MEDAN.com - Syoknya warga di Dusun Pasar, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, saat tahu tanahnya mendadak dikuasai Kemenkeu.

Padahal selama 28 tahun, para warga selalu membayar pajak.

Para warga ini bingung tanahanya mendadak dikuasai Kemenkeu atau Kementerian Keuangan.

Sebanyak tujuh warga itu pun kini cemas dan takut digusur.

Tanah dan bangunan yang mereka beli dan tempati sejak 1997 tiba-tiba dipasangi plang pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Plang tersebut bertuliskan, "Aset ini dalam pengawasan dan penguasaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Eks PT. PPA (Persero)".

Rizki Kurniawan, salah seorang anak pemilik tanah, mengungkapkan, tanah tersebut dibeli orang tuanya pada 1997 atau 28 tahun yang lalu.

Namun, dalam dua tahun terakhir, petugas dari Kementerian Keuangan sering mengontrol tanah tersebut tanpa memberikan informasi kepada warga.

"Ada yang ngontrol tiap tahun, tiap bulan. Cuma dari mereka tidak ada informasi ke kita. Jadi kita tak tahu tanah ini ada masalah apa," tambah Rizki, melansir dari Kompas.com.

Minggu lalu, plang pengumuman tersebut dipasang.

Rizki mengaku baru mengetahui bahwa sertifikat tanah yang mereka miliki berada di Kementerian Keuangan.

Tanah yang dimaksud memiliki luas 1.400 meter persegi, di mana terdapat lima bangunan rumah dan dua petak kebun.

Rizki menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli dari almarhum Ade Dahman pada tahun 1997.

"SPPT ada, bayar tiap tahun," tegasnya, menegaskan bahwa mereka selalu membayar pajak.

Kekhawatiran warga semakin meningkat.