Pengamat Soroti Retret Pembekalan 19 Kepala Daerah Sumut yang akan Dilantik Presiden

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 19 kepala daerah terpilih di Sumatera Utara akan disahkan dan dilantik 6 Februari di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pelaksanaan ini sesuai hasil persetujuan bersama Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu serta DKPP. 

Pengamat kebijakan pemerintah Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, sebanyak 545 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, secara bertahap dijadwalkan akan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Menurut rencana, retret akan digelar setidaknya tujuh hari.

Konsep serta substansi materi yang akan diberikan tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas.

Seperti halnya para anggota Kabinet Merah Putih, yang di awal terbentuknya kabinet juga telah mengikuti retret di tempat yang sama, seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 juga akan mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dari sisi prinsip pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah ala militer untuk mensinkronkan agenda nasional seperti makan bergizi gratis dan sejumlah program prioritas satu sisi cukup positif. Sebab, implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut ada di daerah. Tentunya pemerintah pusat berkepentingan program national tersebut berjalan sukses. Di sisi lain, pelaksanaan tersebut harus terkoordinasi dengan baik agar tidak berbeda beda dalam memahami pelaksanaan di lapangan," katanya, Selasa (28/1/2025) 

"Namun, tentu saja kegiatan mengikuti retret tersebut membutuhkan pendanaan yang cukup besar di tengah-tengah pengetatan anggaran APBN untuk efesiensi. Selain itu, beban APBD dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk belanja daerah sangatlah sempit. Sementara kebutuhan belanja pemerintah pusat/daerah semakin membengkak akibat berbagai Keputusan membesar struktur kementerian," katanya. 

Lanjut Elfenda Ananda, memang belum bisa secara cepat menilai efektifitas dan dampak yang diberikan dari program mengikuti retret yang sebelumnya telah dilakukan di Kementerian.

Namun, dia melihat di awal pemerintahan pemerintahan Presiden Prabowo kinerjanya dianggap positif oleh berbagai jejak pendapat. 

"Namun beberapa kasus menteri yang telah mengikuti retret mendapatkan pandangan miring seperti Kementerian Pendidikan dan beberapa wakil Menteri dan utusan. Paling tidak, perlu evaluasi kegiatan mengikuti retret dari sisi efesiensi dan efektifitasnya agar belanja untuk kegiatan ini lebih dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya lebih dapat dirasakan. Kenapa evaluasi menjadi penting, karena bisa saja terjadi beberapa hal yang harus diperbaiki agar program tersebut tidak sia-sia," jelasnya. 

"Tentu saja ada perbedaan kapasitas menteri dan kepala daerah terpilih dimana proses pemilihan dan penunjukan sangat berbeda karakternya. Perlu ada penanganan dan strategi berbeda agar hasilnya lebih efektif. Jangan sampai pembiayaan yang besar hasilnya tidak maksimal. Ada baiknya uang buat kegiatan tersebut diberikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seandainya hasil tersebut dianggap tidak efektif, " katanya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan