Paniknya Pejabat Ini Tiba-tiba Didatangi Petugas dan Ditangkap, Puluhan Juta Uang di Bawah Meja

"Benar hari ini kita melakukan OTT di Kantor Dinar Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumsel di jalan A Yani, " ungkap Hutamrin. 

Hutamrin mengatakan, hingga kini mereka masih menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari, Palembang.

"Sabar ya biarlah anggota kita bekerja terlebih dahulu. Nanti akan kita rilis pukul 09.00 di Kejati Palembang, " tegas Kejari, Palembang. 

Hutamrin meminta biarlah anggota bekerja dahulu dengan waktu yang ada,." Sabar dulu siapa siapanya nanti kami akan sampai pada rilis ," tegasnya kembali. 

Ketika ditanya siapa saja yang diamankan dan barang bukti diamankan, Hutamrin pun belum mau membeberkan hal tersebut.

"Pokoknya besok kami sampaikan. Biarlah kita bekerja terlebih dahulu, " tutupnya.  

Gubernur: Tanggung Jawab pribadi

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi membenarkan Kejari Palembang telah melakukan OTT terhadap Kadisnakertrans Provinsi Sumsel, Deliar Marzoeki dan Stafnya.

"Diduga penyuapan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Mungkin juga berkaitan dengan kewenangan K3 dan sebagainya, tetapi masih dugaan. Kita masih menunggu update informasinya," kata Elen saat di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, nantinya akan disiapkan Plt untuk Kadisnakertrans Sumsel.

Untuk kasus ini, diserahkan ke Kejari prosesnya seperti apa dan Pemprov Sumsel akan ikuti terus perkembangannya.

"Di dalam hal ini jika diperlukan dukungan dari Pemprov, kita akan memberikan dukungan sesuai ketentuan yang ada," katanya.

 
Sedangkan terkait bantuan hukum, akan dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang kasus pidana dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau atas inisiatif pribadi, itu tanggung jawab pribadi. 

"Namun, kalau berkaitan dengan menjalankan tugas pekerjaan maka Pemperov Sumsel akan memberikan dukungan bantuan hukum," katanya.

Elen menambahkan, dari awal ia sudah mengimbau OPD beserta jajaran di Pemprov Sumsel untuk menghindari perbuatan yang melanggar, termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).