Beda Sikap Krisdayanti, PDIP Singgung Manipulasi di Pilkada 2024, KD Pilih Legowo Kalah

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah beda sikap Krisdayanti dengan PDIP menyinggung manipulasi di Pilkada 2024.

Bahkan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia mengungkap kekecewaanya terhadap hasil Pilkada 2025.

Rabu (27/11/2024) malam, Megawati mengkritisi rakyat yang seharusnya berdaulat saat pemilu, tetapi justru dinilainya telah dimanipulasi hanya karena kekuasaan. 

Menurut dia, terdapat pihak-pihak yang dianggap berupaya meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Baca juga: Liga Champions - Real Madrid Buat 1 Sejarah Memalukan Kalah dari Liverpool, Anfield Jadi Neraka

Salah satunya adalah penggunaan dan pengerahan sumber daya negara.

“Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” kata Megawati, Rabu (27/11/2024) malam.

Menurut Megawati, praktik tersebut jelas terlihat di sejumlah wilayah, di antaranya Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara.

Megawati menyebut adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

Baca juga: PRATIWI Noviyanthi Nangis, Agus Salim Ternyata Minta Ahli Waris Tetap Dapat Donasi Jika Meninggal

Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

Hal itu disampaikan Megawati menyikapi Pilkada serentak 2024 melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” kata Megawati.

Presiden Kelima RI pun menyebut penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Megawati pun mencontohkan di Jawa Tengah.

Dia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Dia pun secara tegas menyebut jika praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan.