Selain Kecurangan, PDIP Sebut Ada Pihak Halangi Donasi untuk Dana Saksi Edy-Hasan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Ketua DPP bidang hukum PDIP Yasonna Laoly mengatakan bahwa pihaknya melihat adanya upaya kecurangan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang begitu masif.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga menyatakan, ada pihak-pihak yang menghalang halangi masukan sumbangan dari masyarakat kepada pasangan calon Gubernur Edy dan Hasan untuk membiayai para saksi di TPS. 

"Kami juga melihat upaya upaya sistematis mencegah agar dukungan dari para sponsor untuk menggalang dana saksi bagi kami, bagi tim, sehingga dewan pimpinan pusat partai menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai anggota DPR, DPRD PDIP Sumut para kader mari kita bergotong royong mengamankan, dan betul betul memilih kader kader yang militan di setiap TPS," kata Yassona, Senin (25/11/2024). 

Yasonna mengatakan, mereka secara cermat melihat pelaksanaan Pilkada Sumut. Dari temuan temuan tim hukum Edy-Hasan, banyak laporan yang masuk tentang berbagai potensi kecurangan. 

Seperti pengerahan Kepala Lingkungan keterlibatan polisi hingga ASN.

Karena hal itu, DPP PDIP kata Yasonna menugaskan seluruh kader untuk melawan segala kecurangan. 

"Saya mendengar secara cermat apa yang didengar dan apa yang disampaikan oleh tim hukum Edy-Hasan, dan temuan yang sama temukan ada kepling yang disuruh untuk mengumpulkan setiap daerah nya untuk mengumpulkan suara untuk calon gubernur yang bukan kami dukung, ini sangat jelas mengapa sampe saya ditugaskan untuk melihat dan memantau dan segera melaporkan ke dewan pusat pimpinan partai," kata Yasonna. 

Yasonna memastikan pihaknya akan melawan segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. 

Dia meminta agar seluruh masyarakat Sumut mau membantu melaporkan segala kecurangan. 

Anggota DPR RI itu juga meminta agar ASN, polisi dan kepala lingkungan tidak ikut ikutan dalam pelaksanaan Pilkada. 

Yassona mengatakan, pemilihan Gubernur Sumatera Utara adalah prioritas bagi PDIP. Sebutnya 

"Adukan ke Bawaslu, dan tiap ada pelanggaran laporkan kepada Bawaslu, ditanggapi atau tidak ditanggapi adukan ke untuk melihat bahwa ada kejadian kejadian yang sistematik, dan terstruktur dalam pertaruhan pemilihan kepala daerah. Dari semua pemilihan kepala daerah ada beberapa yang menjadi perhatian kami, Jawa Tengah, Jakarta, Bali dan secara kusus Sumut," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com)