Akademisi Sebut Demokrasi Pilkada di Sumut Masih Dibayangi Politik Uang

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Akademisi Universitas Simalungun, Dr Muldri Pasaribu mengatakan, proses pemilihan calon kepala daerah di Sumut masih dibayangi politik uang.

Kata dia, politik uang memengaruhi pilihan, padahal hal itu jelas jelas melanggar hukum. 

Seminggu menjelang pemilihan calon gubernur, bupati dan wali kota kata Muldri adalah waktu rentan terjadinya politik transaksional seperti pemberian uang, atau hal lainnya yang bertujuan mendapat dukungan. 

"Politik uang masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini tentu tidak baik dalam proses demokrasi kita yang seharusnya tidak dibiarkan," kata Muldri, Kamis (21/11/2024). 

Muldri mengatakan, Pilkada tidak hanya kegiatan melakukan pemilihan calon pimpin. Lebih jauh, Pilkada adalah proses demokrasi yang diatur dalam perundang-undangan. 

Demokrasi Indonesia terus berjalan kata Muldri.

Sejak era kemerdekaan hingga reformasi tahun 1998 yang melahirkan pemilihan umum secara terbuka, umum dan rahasia. 

Muldri mengatakan, demokrasi lewat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menganut nilai nilai kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. 

Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum harus bebas dan adil dan transparan.

"Kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi atau penindasan. Persamaan di hadapan hukum, pemisahan kekuasaan. Ini adalah nilai dari demokrasi yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Muldri. 

Muldri mengatakan, selain politik uang pelaksanaan Pilkada juga dihadapkan pada tantangan pelaksanaan yang berjalan jujur dan adil. 

"Seperti cawe cawe ASN, keterlibatan aparatur negara, isu SARA, penyampaian informasi yang salah. Itu menjadi tantangan yang harus sama sama diawasi," kata Muldri. 

Untuk itu lanjut Muldri perlu pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu perlu ada pendidikan politik bagi masyarakat. 

Muldri mengajak agar anak anak muda yang jumlahnya paling banyak sebagai pemilih untuk menjaga proses demokrasi di Sumut. 

"Perlu ada langkah bersama tentu masyarakat harus ikut serta dan para calon tidak melakukan politik yang mencederai makna demokrasi itu," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com)