KPUD Samosir Sebut Kondusivitas Pilkada masih Terjaga

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN- KPUD Samosir memastikan kelengkapan personilnya jelang pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

Komisioner KPUD Samosir Irvan Situmorang menjelaskan, KPPS tengah mengadakan bimtek guna pemantapan pelayan bagi peserta pemilih pada hari pemungutan suara.

Selain itu, ia juga ungkapkan kondusivitas jelang pilkada di Samosir masih terjaga.

"Personil kita mulai dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS sudah lengkap. KPPS kita berjumlah 2401 orang sudah lengkap. Kini, mereka tengah kita bimtek. Untuk Pam TPS yang berjumlah 680 orang sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, yakni Satpol PP," tutur Irvan Situmorang, Jumat (15/11/2024).

Selanjutnya, ia menyoal pelayanan bagi peserta pemilih penyandang disabilitas.

Pihaknya bakal mengutamakan penyandang disabilitas, ibu hamil dan peserta pemilih yang sedang sakit pada saat pemungutan suara.

"Kita juga sudah sampaikan soal peserta pemilih penyandang disabilitas. Hal itu kita sampaikan saat bimtek. Yang didahulukan itu adalah mereka penyandang disabilitas, ibu hamil, dan yang dalam keadaan sakit," terangnya.

Ia juga menyampaikan soal pertambahan peserta pemilih jelang pilkada. Hingga saat ini, pihaknya masih menerima peserta pemilih yang akan didaftarkan pada DPTb setelah adanya penetapan DPT beberapa waktu lalu

"Setelah kita menetapkan DPT, DPTb juga sudah kita lakukan pada H-30, ada sebanyak 362 orang yang masuk ke Samosir dan ada 58 orang yang kelluar dari Samosir," sambungnya.

"Saat ini, kita juga masih membuka DPTb untuk H-7 pada tanggal 20 November 2024," sambungnya.

"Untuk hari H, ada juga DPK. DK itu adalah orang yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun memiliki KTP Samosir," tuturnya.

Hingga saat ini, APK paslon yang mereka fasilitasi masih terjamin keamanannya.

"Untuk APK yang dibiayai oleh KPUD Samosir, masih tergolong aman. Beberapa APK kita sempat hilang dan pada akhirnya dikembalikan. Artinya, kondusivitas pilkada di Samosir masih terjaga," terangnya.

Lalu, pihaknya juga menegaskan soal netralitas bagi penyelenggaran pemilu pada pilkada.

"Soal netralitas penyelenggara dan badan adhoc, hal itu sudah kita sampikan bahwa semuanya dilantik berdasarkan undang-undang. Dan jika melanggar dari peraturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi seturut undang-undang juga," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)