Pengamat Politik Nilai Debat Calon Gubernur Sumut Tak Pengaruhi Pemilih di Tingkat Desa

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Faisal Riza menilai debat Gubernur Sumatera Utara hanya berpengaruh kecil untuk mengubah pilihan para pemilih. 

Riza mengatakan, debat memang mempengaruhi elektabilitas calon, meski begitu tak semua pemilih melihat debat sebagai rujukan pilihan. 

"Debat berpengaruh dalam perkembangan putusan pemilih, tetapi tidak signifikan. Karena proporsi pemilih kritis, di mana debat dijadikan pertimbangan dalam memilih, tidak besar," kata Riza kepada tribun, Rabu (6/11/2024). 

Karakter pemilih di Sumut masih cenderung berfikir pragmatis. Karena itu sebut Riza, masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum menentukan pilihannya. 

"Pemilih kita lebih besar pragmatismenya, yang memilih berdasarkan praktik transaksi, berdasarkan patron klien yang ada di desa-desa," kata dia. 

Riza mengatakan, politik transaksional membuat masyarakat tak lagi melihat sosok pemimpin. 

Meski pun debat calon Gubernur berlangsung sengit, Riza menilai efeknya tak begitu besar. 

Masyarakat ditingkatkan desa sebut Riza masih berharap uang atau bantuan lainnya dari pasangan calon. 

Termasuk ketergantungan pilihan pada ajakan tokoh lokal dalam menentukan pilihan. 

"Transaksional berarti masyarakat menunggu bansos atau bentuk money politik lainnya.  Patron klien merujuk pada tokoh elit desa yang mereka tergantung secara sosial ekonomi politik kepada tokoh tersebut," tutupnya. 

Debat calon Gubernur ketiga akan menjadi debat terakhir bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya. 

Berlangsung pada Rabu 13 November 2024, debat calon Gubernur mengambil tema sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia 

Debat terakhir akan berlangsung di Tiara Convention, kota Medan. 

Ada pun subtema debat akan membahas dua topik. Yang pertama mengenai optimalisasi pendaan daerah yang mencakup pembangunan yang merata, pendaan dari pusat dan daerah hingga penyediaan tenaga skill profesional. 

Kemudian optimalisasi pendanaan dana Pusat dan daerah, APBD, APBN, CSR. Kemudian pembangunan pemerataan pembangunan keadilan. Prioritas pembangunan sesuai dengan penguatan potensi daerah dan potensi lokal. Penyediaan tenaga skill profesional seusai literasi digital.