Lapas Pancur Batu Gelar Perekaman E-KTP dan Pemadanan Data Kependudukan Bagi Warga Binaan

TRIBUN-MEDAN.com, PANCUR BATU - Lapas Kelas IIA Pancur Batu, Kanwil Kemenkumham Sumut, menggelar kegiatan Perekaman E-KTP dan Pemadanan Data Kependudukan untuk warga binaan pada Jumat (01/11).

Acara ini dilaksanakan di Ruang Registrasi Lapas Kelas IIA Pancur Batu, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan berlangsung dari pukul 12.00 hingga 19.00 WIB, didampingi oleh jajaran registrasi dan bimkemaswat.

Kegiatan ini merupakan tanggapan terhadap permohonan pemadanan data dan perekaman E-KTP bagi warga binaan, guna pengusulan mereka sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lapas, agar warga binaan dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam Pilkada 2024.

Kasi Binadik Jamerlan Saragih, yang mewakili Kalapas Nimrot Sihotang, menyampaikan rasa terima kasih kepada Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang atas bantuan dan dukungan mereka dalam memfasilitasi kegiatan ini.

"Layanan ini memungkinkan warga binaan Lapas Kelas IIA Pancur Batu dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024," ujarnya.

Menurut informasi dari Tim Humas LAPANBA, total 89 warga binaan mengajukan pemadanan data kependudukan melalui Disdukcapil. Dari jumlah tersebut, data NIK sebanyak 38 orang yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan berhasil ditemukan. Namun, sebanyak 51 warga binaan lainnya tidak tercatat NIK-nya karena berasal dari luar wilayah Sumatera Utara.

Sebanyak 29 warga binaan Lapas Pancur Batu tercatat belum memiliki E-KTP, dan di antaranya 16 orang berhasil melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara 13 lainnya berasal dari luar Kabupaten Deli Serdang, sehingga tidak bisa dilakukan perekaman di tempat.

Disdukcapil Deli Serdang akan mengupdate data NIK warga binaan yang ditemukan ke dalam Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) untuk memastikan data terbaru tercatat. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan hak sipil warga binaan agar terdaftar sebagai pemilih di TPS khusus Lapas pada Pilkada mendatang.

(*)