Saut Boangmanalu: Tolak Politik Uang, Jaga Kebhinekaan Pasca Pilkada 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Untuk menjaga integritas dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sumatera Utara berjalan adil dan jujur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mengajak masyarakat melaporkan praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, dalam diskusi bertema "Pilkada Bersih dan Bebas Politik Uang" di Hotel Antares, Medan, pada Kamis (31/10/2024).

"Politik uang membuat masyarakat memilih bukan berdasarkan visi, misi, atau program calon, tetapi karena insentif materi. Ini berbahaya karena merusak demokrasi dan melahirkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen kepada kepentingan rakyat," tegas Saut.

Saut menambahkan bahwa Bawaslu Sumut siap memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang memberikan bukti kuat adanya politik uang, untuk menjamin keselamatan saksi atau pelapor. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak takut untuk melaporkan jika menemui pelanggaran ini.

Lebih lanjut, Saut menyatakan bahwa Bawaslu Sumut akan membuka ruang diskusi publik melalui berbagai platform, seperti media sosial, webinar, atau acara langsung di desa dan kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang.

"Pilkada seringkali diwarnai oleh kekuasaan yang dicampuri politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, kami mengapresiasi seluruh peserta pemilu yang berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik uang," ungkapnya.

Sementara itu, Era Gusty Anna Boangmanalu, dari Manajemen Media Ikoneksi, menambahkan bahwa politik uang telah lama menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi di Indonesia.

"Politik uang bukan hal yang mudah dicegah, karena ini sudah menjadi momok dalam sistem demokrasi kita sejak dulu. Namun, kita harus berani mengubahnya agar ke depan, pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat, bukan yang berkhianat," ujar Era. Ia juga menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, bukan berdasarkan materi.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dan menjaga kebhinekaan serta stabilitas demokrasi pasca Pilkada 2024 di Sumatera Utara.

(*)