Edy Rahmayadi Klaim Bangun Puluhan SMA dan SMK Selama Jadi Gubernur: Dibutuhkan 91 Sekolah

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN- Calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengklaim sudah membangun sekira 24 SMA dan SMK yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Kendati begitu, jumlah tersebut masih kurang karena dibutuhkan 91 SMA sederajat. 

"24 SMA dan SMK yang saya bangun selama lima tahun menjadi Gubernur Sumut. Dalam rangka melengkapi Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluru kabupaten/kota. Jadi nanti prioritas APBD kita yang minimal 20 persen itu dimaksimalkan lagi," ujarnya saat menjawab pertanyaan moderator di acara debat kandidat calon Gubernur Sumut yang pertama di Grand Mercure, Medan, Rabu (30/10/2024) malam. 

Baca juga: Bobby Beri Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik, Sutrisno: Pak Edy tak Pernah Didemo Wartawan

Ia menjelaskan, pembangunan jumlah SMA sederajat belum berlanjut karena adanya refocusing anggaran lantaran darurat Covid-19. 

"Saya hanya menyiapkan 24 SMA dan SMA tetapi dibutuhkan 91 SMA dan SMK," katanya. 

Selain itu, kata dia, kelak akan menyiapkan kurikulum-kurikulum dan tenaga pendidik yang profesional sehingga pembelajaran bisa lebih baik. 

"Mulai 2022 sudah meningkat 0,8 persen partisipasinya," ujarnya. 

Usai mendengar penjelasan Edy Rahmayadi itu, moderator meminta Bobby Nasution untuk memberikan tanggapan. 

"Untuk masalah SMA, SMK ada dua persoalan yang kami dapatkan di lapangan. Pertama, masalah ekonomi, banyak kutipan, kutipan, bayaran-bayaran siswa SMA di Sumut," katanya. 

Kemudian, masalah kedua ada kebiasaan di beberapa kabupaten/kota, anak-anak terbiasa langsung lanjut kerja setamat SMP.

"Nah, persoalan kedua saja bagaimana kebiasaan tamat SMP langsung kerja, konkritnya menangani masalah ini bagaimana?" ujarnya Bobby Nasution. 

Baca juga: Suasana Lokasi Debat, Pendukung Paslon Gubernur Sumut Berbalas Yel-yel di Waktu Senggang

Edy Rahmayadi tidak menjawab pertanyaan dari mantu Joko Widodo itu. Sebab, tidak sesuai dengan pertanyaan dari panelis. 

"Yang ditanyakan angka partisipasi bukan kutipan, pelanggaran kalau memang tahu adanya kutipan seperti itu kenapa tidak dilaporkan? Kenapa kepala dinas yang melakukan hal itu malah menjadi dinaikan? Bukan itu persoalannya. Ini angka partisipasi, koreksi yang harus kita bina," kata Edy Rahmayadi.

"Memang Harga mempengaruhi, nilai mempengaruhi, ekonomi mempengaruhi. Yang perlu dicatat kehadiran seorang gubernur untuk menanggapi. Dan, menyiapkan fasilitas-fasilitas sehingga menyiapkan untuk mendidik anak kita," ungkapnya menghadiri debat dengan pembahasan pendidikan. 

(*)