Sumut Memilih

Tim Hukum Edy Rahmayadi Ngaku Menerima Laporan Adanya Intervensi Menjelang Pemilihan

Mereka juga menuding adanya petinggi di Polda Sumut dengan pangkat jenderal bintang 1 yang cawe cawe mendukung pasangan calon. 

|
Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ANUGRAH
Tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin saat melaksanakan konferensi pers soal dugaan intervensi dan cawe cawe petinggi Polda Sumut, Selasa (29/10/2024). /Anugrah Nasution.  

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Tim hukum calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Sagala mengaku telah menerima laporan adanya intervensi menjelang pemilihan Gubernur Sumut.

Ketua tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengatakan, mereka mendapatkan laporan adanya dugaan intervensi untuk menggerakkan kepala lingkungan.

Padahal sebutnya hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang tak boleh terjadi. 

"Namun demikian kami banyak menerima laporan, ada yang di Labura, ada yang di Asahan, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Langkat, bahkan di Medan ini, dimana ASN itu khususnya yang namanya lurah sudah menggerakkan kepling-keplingnya untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data daripada masyarakat," kata Yance, Selasa (29/10/2024). 

Yance mengatakan seluruh kepala lingkungan diminta untuk mengumpulkan data masyarakat. 

Dia juga menyinggung soal aturan ASN, TNI dan Polri yang harus netral di Pilgub Sumut 2024.

"Kami ingin ingatkan kembali bahwasanya ASN, TNI dan Polri harus tetap netral karena mereka diamanahkan oleh undang-undang sebagai orang yang harus netral dalam pelaksanaan Pilkada ini," kata Yance. 

Yance mengatakan pihaknya juga menemukan adanya petinggi di Polda Sumut yang melakukan cewa-cawe di Pilkada Sumut. 

Yance pun meminta agar Bawaslu dan institusi kepolisian melakukan pengawasan terhadap kemungkinan tersebut. 

"Kami meminta kepada Bawaslu, KPU, Polri, dan TNI untuk melakukan pengawasan yang melekat terhadap hal itu, jangan sampai Pilkada yang kita harapkan damai dan berjalan secara baik malah akhirnya menjadi bumerang, terjadinya pertikaian di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Yance juga meminta agar Kapolda Sumut Whisnu Harapan mengawasi jenderal bintang 1 yang disebut pihaknya berpihak ke salah satu pasangan calon. 

Dia meminta agar tidak ada kegiatan yang mengarahkan dukungan kepada salah satu calon sebab masyarakat terus melakukan pengawasan. 

Terakhir Yance berharap pemilihan kepala daerah di Sumut berjalan tanpa adanya intervensi aparatur negara. 

Apalagi sebut Yance, saat ini adalah era kepemimpinan Prabowo sebagai pengganti Jokowi. 

"Cuma hari ini karena pemerintahannya adalah pemerintah Prabowo, maka saya ingatkan kembali, kalau kemarin pemerintah Jokowi mungkin saja dia pingin menjadi bintang 2 tapi tidak mungkin dengan cara-cara ini bisa menjadi bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi bintang 2 kalau dia menciderai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan, berlaku saja secara fair," tutupnya.

Diketahui pemilihan calon Gubernur Sumatera Utara diikuti oleh dua pasangan calon. 

Calon nomor urut 1 adalah Bobby Nasution dan Surya yang didukung 10 partai pendukung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. 

Sementara Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala sebagai petahana diusung PDIP dan Hanura. 

(cr17/tribun-medan.com) 

 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved