Tindaklanjuti Arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kalapas Rantauprapat Gelar Rapat Internal

TRIBUN-MEDAN.com, RANTAUPRAPAT - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Rantauprapat Kanwil Kemenkumham Sumut, Batara Hutasoit pimpin rapat internal bersama Pejabat Struktural bertempat di Aula Lapas Rantauprapat.

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari instruksi dan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang disampaikan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan di Lapas. Rabu (23/10/2024) Pagi. 

Dalam sambutannya, Kalapas menekankan pentingnya sinergi antara seluruh jajaran untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang telah disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Kalapas juga menyampaikan beberapa poin penting dari arahan Menteri, antara lain berantas Narkoba di Lapas maupun Rutan, mendukung program ketahanan pangan, memberikan bansos kepada keluarga wbp yang tidak mampu, permasalahan over kapasitas, meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan meningkatkan kebanggan Lembaga Pendidikan.

"Kita harus memastikan bahwa seluruh jajaran bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan pemasyarakatan yang lebih baik. Setiap pejabat Struktural maupun aggotanya agar bersama-sama mendukung instruksi dan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni berantas peredaran narkoba di dalam Lapas atau Rutan, " ujar Kalapas dalam arahannya.

Rapat ini juga diisi dengan diskusi dan evaluasi mengenai berbagai aspek operasional Lapas, termasuk upaya peningkatan fasilitas, peningkatan program pembinaan, serta strategi untuk memperkuat sinergi dengan pihak eksternal dalam rangka mendukung keberhasilan program-program pemasyarakatan.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran di Lapas Rantauprapat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, serta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

(*)