Kunjungi Ditjenpas, Bapas Sibolga Bahas Pembentukan Griya Abhipraya

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Kepala Bapas Kelas II Sibolga, Sinarta Tarigan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Sibolga melaksanakan kunjungan dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Selasa (15/10).

Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pujo Harinto, secara langsung menyambut dengan baik kedatangan Bapas Kelas II Sibolga.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pembentukan Griya Abhipraya Bapas Kelas II Sibolga. Selain itu juga dilakukan analisis kebutuhan pegawai mengenai kekurangan pegawai Bapas Kelas II Sibolga serta optimalisasi kinerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) khususnya di wilayah kerja Bapas Kelas II Sibolga.

Pujo mengatakan untuk mendapatkan landasan pembentukan Griya Abhipraya yang mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), kiranya ada dokumen naskah kerja sama tersendiri khusus tentang pembentukan dan penyelenggaraan Griya Abhipraya.

Setelah tersedia dokumen tersebut, Kepala Kantor Wilayah dapat mengusulkan penetapan kepada Dirjenpas.

“Griya Abhipraya dibentuk karena ini satu lembaga di bawah Bapas yang sangat baik sebagai tempat sekretariat para kelompok-kelompok masyarakat yang mau membantu memulihkan mereka-mereka yang melanggar hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas II Sibolga, Sinarta Tarigan, menyampaikan bahwa wacana pembentukan Griya Abhipraya ini penting dilakukan supaya semua rantai masalah bisa diurai satu per satu secara bertahap.

Selain itu, Sinarta juga memaparkan profil Bapas Kelas II Sibolga dimulai dari jumlah wilayah kerja, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten PK, jumlah Klien Pemasyarakatan, serta Pokmas Lipas yang dihimpun.

Lebih lanjut, Pujo juga berharap kepada jajaran Bapas Kelas II Sibolga untuk terus mengoptimalkan kinerja petugas yang diberikan kewenangan sebagai petugas PPK untuk dapat bekerja secara optimal dalam membangun pekerjaan dari PK Bapas, sehingga memudahkan untuk Warga Binaan mendapatkan Hak Pembuatan Litmas baik asimilasi, reintegrasi dan lainnya.

(*)