Dikunjungi BNN Pematangsiantar, Plt Bupati Samosir: Masalah Narkoba Harus Dituntaskan

TRIBUB-MEDAN.com, PANGURURAN - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir. 

Kehadiran Plt. Kepala BNNK Pematangsiantar Joko Sirait dan rombongan disambut baik dan diterima langsung oleh Plt. Bupati Samosir Martua Sitanggang di Lobby Lantai 2 Kantor Bupati Samosir, Kamis (10/10/2024). 

Plt. Bupati Samosir Martua Sitanggang mendukung seluruh upaya BNN menangani narkoba di Kabupaten Samosir, dimana menurutnya saat ini masih saja terjadi. Titik-titik rawan perlu ditelusuri melalui kerjasama dengan BNN dan kepolisian. 

"Masalah narkoba harus dapat dituntaskan, untuk mewujudkan Samosir zero narkoba. Bandar-bandar harus diberantas," ucap Martua, Kamis (10/10/2024). 

Dalam mencegah rusak generasi muda yang dapat menghancurkan masa depan, ia menambahkan, Pemkab Samosir sudah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan anak sekolah. 

"Terima kasih atas kehadiran BNN untuk memberi pemahaman masalah narkoba di Samosir. Tolong diberikan perhatian khusus untuk Samosir. Semoga dengan gerakan Polres dan BNN, Kabupaten Samosir dapat zero narkoba," tuturnya. 

Plt. Kepala BNNK Pematangsiantar Joko Sirait menyampaikan, saat ini BNN akan melakukan perhitungan indeks kawasan rawan narkoba (IKRN), sebuah yang diturunkan dari BNN RI. 

Pemetaan rawan kawasan narkoba pada Kabupaten Samosir akan dilaksanakan pada setiap desa atau kelurahan. Hal ini untuk mengetahui dan mengambil langkah dalam penanganan yang akan dilakukan. 

Untuk itu, ia berharap melalui peran Camat dan Kepala desa/ lurah dapat mendukung program tersebut. 

"Kami harapkan dalam pengukuran indeks ini mohon bantuan Pemerintah Kabupaten Samosir," katanya. 

Sementara itu, Koordinator Seksi P2M BNN Pematangsiantar Dewi Sartika Sirait menjelaskan IKRN akan dilakukan dengan pengisian kuisioner melalui link http://ikrn.intioptima.com dengan melibatkan 33 responden dari setiap desa termasuk kepala desa dan lurah. Kegiatan dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/ kota se-Indonesia.

(cr3/tribun-medan.com)