Bawaslu Sumut Gencarkan Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Sumut terus menyuarakan dan mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Bawaslu Sumut gencarkan gerakan Lawan Politik Uang dengan melaporkan ke Bawaslu setiap potensi yang ada. 

"Lawan politik uang bersama Bawaslu, mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024.

Kita mulai aksi cegah dan lapor setiap potensi politik uang di lingkungan kita masing-masing. Rangkul semua saudara dan tetangga untuk ikut serta," kata Saut Boangmanalu Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Rabu (2/10/2024). 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara, Hendrik Sitanggang menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya mengedepankan pencegahan. 

"Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun narasi melawan politik uang. Selama ini Bawaslu pun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun)," kata Hendrik

Dia menambahkan pentingnya peran media sebagai corong informasi dan komunikasi untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang. Sekaligus juga tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian.

Saut Boangmanalu menambahkan, untuk memberantas politik uang, Bawaslu butuh tim sukses yang bersih. Dan keikutsertaan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. 

"Bawaslu harus tetap optimis, terus tetap melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup," ungkapnya. 

(Dyk/tribun-medan.com)