Romy Soekarno Tak Terima Disebut Memohon ke Arteria Dahlan Agar Diberi Jatah Kursi DPR:Saya Berjuang

Profil Romy yang kuat, baik di dunia bisnis maupun politik, menjadikannya sosok yang berpengaruh dalam partai dan berhasil mendapatkan kursi DPR RI.

Romy tercatat pernah menikah dengan aktris Donna Harun pada 1996. Mereka dikaruniai seorang anak, Muhammad Jihad Rahtomo Soekarnoputra, atau dikenal sebagai Jeje Soekarno. 

Akan tetapi pernikahan Romy dan Donna kandas. 

Romy Soekarno berhasil melangkah ke Senayan sokongan keluarganya di dunia politik, serta dukungan solid dari PDI-P di daerah pemilihan Jawa Timur VI.

Pengakuan Arteria Dahlan

Politikus PDIP, Arteria Dahlan mengaku mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih 2024-2029 karena diminta secara langsung oleh Romy Soekarno.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk pengabdiannya kepada keluarga besar Bung Karno, dengan cara memberikan kesempatan bagi Romy untuk melanjutkan tugas-tugas di DPR.

“Saya ini, bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya ya kalau boleh dibilang saya membalas (budi). Hanya ini yang bisa saya lakukan. Iya kan?” ujar Arteria kepada wartawan, Senin (30/9/2024), dilansir dari Kompas.com.

“Suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Saya katakan demikian,” kata Arteria.

Arteria mengatakan bahwa keputusannya untuk mundur bukan karena adanya tekanan, ataupun tawaran mendapatkan posisi tertentu di luar DPR RI. 

Anggota Komisi III itu mengaku secara sukarela memberikan posisi anggota DPR RI terpilih ketika diminta oleh Romy, tanpa ada syarat apa pun.

“Mas Romy datang langsung dan meminta dengan hormat. Saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk saya membalas budi kepada keluarga besar Bung Karno,” ucap Arteria.

“Saya mundur terhormat. Dan saya meminta untuk diperlakukan dengan terhormat. Tidak ada syarat atau permintaan lain," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Romy Soekarno sebagai anggota DPR RI 2024-2029 dari PDI-P untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI.

Hal itu itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU) Nomor 1401 Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin tertanggal 27 September 2024.