Pjs Wali Kota Siantar: Perokok Tak Boleh Dapat BPJS Gratis dan Bansos

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pjs Wali Kota Pematangsiantar, Matheos Tan memuji capaian penanggulangan kemiskinan yang sudah dikerjakan jajaran Pemko Pematangsiantar pada lima tahun terakhir. Catatan pemerintah tahun 2023, angka kemiskinan berada pada level 7,24 persen. Turun 0,64 dari tahun 2022 sebesar 7,88 persen. 

Namun demikian Matheos mengatakan angka kemiskinan ini wajib diperangi, bahkan kalau bisa Pemerintah Kota Pematangsiantar mengintervensi sampai 5 persen, pada masa yang akan datang

"Untuk masalah kemiskinan bahwa di Siantar ini, berdasarkan data kita itu menurun. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan karena waktu sudah singkat," kata Matheos. 

Matheos mengingatkan bahwa program BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu agar mendapatkan jaminan kesehatan, segera dikaji ulang. Ia paham bahwa pemerintah daerah didorong untuk memberikan Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap warganya. 

Namun demikian, menurut pria yang secara defenitif menjabat Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa ada kriteria yang seharusnya BPJS PBI tidak serta merta diberikan kepada masyarakat luas. 

"Di sini kalau ada yang dapat BPJS harusnya untuk orang yang tidak merokok. Kan BPJS disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maunya kalau ada yang merokok harus bikin pernyataan. Begitupun yang mendapat bantuan lain," katanya.

"Kalau kita mau memberikan bantuan tapi dia merokok terus, itu kan susah. Ini menjadi catatan kita," kata Matheos. 

Matheos mengatakan konsep memberikan jaminan kesehatan dan bantuan kepada perokok adalah sesuatu yang paradoks. Penerima bukan orang yang tepat untuk mendapat bantuan.

"Bagaimana kita memberikan jaminan tapi kita juga memberikan pencegahan. Apalagi rokok ini merupakan pendongkrak inflasi lewat tembakau. Soal rokok, kita ini mohon maaf secara umum rokok tidak baik untuk kesehatan," lanjut Matheos. 

Dengan memberikan bantuan bantuan kepada warga perokok, ujar Matheos, akan menambah beban anggaran pemerintah. Pemberian bantuan oleh sebab itu harus diberikan kepada individu yang tepat sasaran. 

"Yang dapat bantuan BPJS jangan sampai dia juga perokok, begitu juga yang mendapat bantuan beras, telur dan sebagainya. Strategi mengurangi kemiskinan tentu tetap harus mengurangi beban pengeluaran," pungkas Matheos. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan