Jaga Hak Pilih WBP, Lapas Padangsidimpuan Ikuti Rakor Persiapan Penetapan DPT

TRIBUN-MEDAN.com, PADANGSIDIMPUAN - Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik & Giatja), Erikjen Silalahi, S.H., M.Si mewakili Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan menghadiri Rapat Koordinasi persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Padangsidimpuan, serta persiapan pelayanan pemilih pindahan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, Kamis (19/09/24).

Rapat tersebut digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang turut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan, Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Dinas Dukcapil dan seluruh PPK dan PPS se-kota Padangsidimpuan.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Kota Padangsidimpuan, Tagor Dumora, menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam persiapan penyelenggaraan pilkada mendatang. "Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam tiap-tiap rangkaian dan tahapan pemilu dimulai dari proses pencoklitan oleh petugas Pantarlih di tiap-tiap desa hingga sampai tahap penetapan DPS pada Agustus kemarin," Ungkap Tagor Dumora. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman setiap persoalan yang ada di tingkat kecamatan maupun di lokasi khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga nantinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih valid dan akurat. Rapat ini juga merupakan langkah awal menuju pleno terbuka penetapan DPT yang akan digelar pada 21 September 2024 mendatang. 

Pada kesempatan tersebut, pihak Bawaslu menegaskan pentingnya pengawasan terhadap setiap tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan DPT. Pihak Bawaslu berharap agar seluruh pihak tetap memprioritaskan keterbukaan dan akurasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih terutama terkait dengan pemilih di Lokasi khusus seperti Lapas agar hak pilih setiap warga benar-benar terjamin tanpa ada yang terlewatkan. 

Sementara itu, Erikjen Silalahi mengatakan bahwa Lapas sebagai penyelenggara pemungutan suara di Lokasi Khusus tetap melakukan upaya yang optimal untuk dapat menyalurkan hak-hak politik para warga binaan dengan tetap melakukan koordinasi yang intensif dengan KPUD Kota Padangsidimpuan dan Disdukcapil agar seluruh elemen data yang diperlukan sebagai syarat mutlak dalam penetapan DPT dapat terpenuhi.

"Sementara ini jumlah warga binaan lapas yang telah terdaftar di DPS sebanyak 732 orang yang masuk kedalam 2 TPS Loksus. Namun mengingat jumlah penghuni Lapas bersifat dinamis tentunya akan ada perubahan terhadap data pemilih nanti nya dan kami tetap lakukan upaya optimal dengan tetap berkoordinasi dengan KPU dan Disdukcapil untuk memenuhi data warga binaan yang belum masuk agar syarat mutlak penetapan DPT terpenuhi," Ucap Erikjen.

(*)