Baharuddin Sebut Penyelenggaraan PON Sejak Awal Dikawal Menpora, Kejagung dan Bareskrim

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Harian PB PON Sumut, Baharuddin Siagian merespon soal pernyataan Kemenpora, Dito Ariotedjo yang akan mengusut dugaan penyelewengan dana PON 2024.

Kemenpora berkoordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim Polri. 

Baharudin Siagian dalam temu pers mengatakan, sejak awal penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XXI Sumut-Aceh 2024 mendapat pengawalan dan pengawasan dari Menpora, Kejagung dan Bareskrim.

Termasuk membahas soal APBN yang dikucurkan untuk PON 2024. 

"PON 2024 Aceh-Sumut dan Paralimpiade 2024, ketuanya bidang penyelenggaranya bapak Menpora, Ketua Hariannya Deputi Prestasi Olahraga. Jadi ada pengawalan-pengawalan yang sudah kita siapkan. Untuk anggaran itu dari APBN di Menpora ada pengawalan," katanya, Kamis (12/9/2024). 

Bahkan, Baharuddin membeberkan jumlah pertemuan dirinya bersama Kemenpora membahas pendampingan dan koordinasi soal penyelenggaraan PON dan anggaran. 

"Ke Asintel, Kejamintel melalui Kejagung, dan juga ke Bareskrim ke direktorat kriminal khusus Bareskrim. Saya ada 4-5 kali rapat di Kemenpora membahas ini. Nah disana juga ketuanya inspektorat dari Kemenpora. Jadi semua ini sudah kita antisipasi dengan baik," katanya. 

"Saya berharap, rekan pers di Sumut bisa memberikan penjelasan yang membuat suasana sejuk. Bagaimana lah bisa mengetes sementara kegiatan sedang berlangsung. Kita harus objektif. Kita ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," katanya. 

Sebelumnya, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah video yang memperlihatkan situasi venue, dan pelayanan atlet viral di media sosial.

Diketahui, dalam video itu, terlihat akses dan venue yang digunakan belum rampung 100 persen. Selain itu, adapula video yang memperlihatkan makanan bagi atlet dan dianggap kurang layak karena tak memenuhi standar gizi.

Menyikapi itu, Menpora gandeng Bareskrim-Kejagung. Dito mengungkapkan dugaan awal adanya penyelewengan dalam PON di Sumut diketahui dari temuan venue yang belum selesai dibangun.

Meski menurutnya pembangunan venue adalah wewenang Pemprov, Dito menegaskan pihaknya tidak lagi melihat hal tersebut sebagai batasan untuk melakukan penyelidikan.

"Ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100 persen. Sebenarnya itu porsinya APBD atau daerah, tetapi di sini kita sudah tidak melihat siapa tugas siapa," ujar Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (11/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Setelah memperoleh laporan adanya venue yang belum rampung, Dito mengatakan pihaknya langsung mencari solusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang terkait kemarin, venue voli (belum selesai dibangun), di mana setelah kita dapat laporan pertama, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, dipercepat prosesnya karena hal ini beberapa keluhan masyarakat," ujar Dito.