DITUDING Jegal Anies di Pilkada 2024, Presiden Jokowi Kesal: Apa Urusannya?

Presiden Jokowi menunjukkan sikap kesal setelah dituding menjegal Anies Baswedan sehingga tidak bisa maju di Pilkada Serentak 2924 untuk Pilgub DKI Jakarta dan Jawa Barat.

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah jika dirinya menjegal Anies Baswedan sehingga tidak bisa maju di Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri peresmian Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Ibu dan Anak, Jakarta Timur, pada Jumat (30/8/2024).

Presiden Jokowi menjelaskan, pencalonan seseorang pada pilkada merupakan urusan partai, sedangkan dirinya bukan salah satu ketua umum partai. 

"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa masalah pencalonan merupakan hitung-hitungan koalisi dan partai politik sebelum mencalonkan seseorang.

Tanggapan Pengamat Politik

Menanggapi pernyataan Jokowi, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, sanggahan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi yang mengaitkan mantan Wali Kota Solo tersebut dengan dinamika pilkada.

Pasalnya, sangat jelas sejumlah tudingan mengarah ke Istana ataupun Jokowi, dengan menyebut nama “Mulyono” sampai tukang kayu.

“Jadi pernyataan presiden itu supaya tidak ada lagi yang menuduh bahwa persoalan Anies bisa maju atau tidak itu enggak ada kaitannya dengan istana,” kata Adi dikutip dari Kompas TV, Sabtu (301/8/2024). 

Namun, dia juga menyoroti sikap partai politik (parpol) yang tidak berani mengajukan pasangan calon kepala daerah sendiri padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan untuk parpol.

Diketahui Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol menjadi setara dengan ambang batas calon perseorangan.

Sehingga, untuk Pilkada Jakarta, ambang batasnya menjadi 7,5 persen. 

“Jangankan mengusung Anies Baswedan, mengusung kader sendiri saja partai-partai ini enggak punya nyali,” ujar Adi.

Oleh karena itu, menurut Adi, semua tergantung dari parpol apakah memliki iman yang kuat untuk tidak tergabung dalam koalisi besar sehingga meninggalkan PDI-P di luar sendiri atau meninggalkan Anies.

“Kalaupun ada kecenderungan misalnya ingin menghambat, menghalangi supaya misalnya PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) itu dikucilkan, Anies enggak bisa maju, tapi kan itu sangat tergantung bagaimana partai itu kuat enggak iman politiknya,” kata Adi.