ADIK Kandung Prabowo Janji Tak Bakal Jadi Menteri, Hasim Tolak Tawaran: Jabatan Saya Itu Tukang Pos

TRIBUN-MEDAN.com - Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menolak tawaran menjadi menteri. 

Ia memastikan tidak akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Hashim yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyampaikan janjinya dalam sambutannya di acara APEC BAC: Optimisme dan Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). 

"Saya mau sampaikan supaya ada sebuah kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada. Itu salah satu yang saya tidak akan (ambil) dan saya sudah menolak," ujar Hashim.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berniat membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk lindungi masyarakat Jakarta.

Dia menegaskan, dirinya sudah ditawarkan untuk mengisi posisi menteri pada pemerintahan berikutnya, namun telah dia tolak.

Pasalnya, dia tidak ingin masuk di dalam pemerintahan.

"Memang saya ditawarkan (posisi menteri) tetapi saya menolak. Saya kira lebih baik saya di luar (pemerintahan)," kata dia.

Alih-alih menjadi menteri, dia justru lebih memilih tugasnya saat ini yang dia sebut sebagai 'tukang pos' yang membantu pemerintahan Prabowo.

"Jabatan saya itu sangat terhormat yaitu tukang pos, saya tukang pos mungkin paling tertinggi di Indonesia. Dan tugas saya adalah untuk sampaikan korespondensi dan sebagainya yang mungkin bisa macet di dalam birokrasi karena ada protokol dan sebagainya," tuturnya.

Beredar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Sebuah susunan kabinet Prabowo-Gibran viral di media sosial. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab soal susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di medsos.

Ditemui usai pembukaan Rapat Piminan Nasional (Rapimnas) Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024), Muzani tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan susunan kabinet yang sudah beredar tersebut.

Dia hanya menegaskan kembali bahwa penempatan menteri pada pemerintahan periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto selaku Presiden RI terpilih.