KOMEDIAN Turun ke Jalan Ikut Demo Kepung DPR RI Kawal Putusan MK, Rigen: Lawan

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah komedian turun ke jalan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Mereka bersama dengan para buruh dan mahasiswa. 

Ribuan elemen masyarakat sipil ini mengepung gedung MPR DPR RI untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang ditolak DPR.

Pantauan Warta Kota di lokasi, Kamis (22/8/2024) pukul 10.48 WIB, nampak peserta yang mengikuti demo darurat demokrasi itu beragam, mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPI), mahasiswa, hingga sejumlah komedian.

Mereka membawa satu mobil komando serta bendera dan spanduk-spanduk perlawanan. 

Sejumlah masyarakat juga membawa kardus-kardus yang berisi sindiran untuk DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.

"DPR milik rakyat, bukan Jokowi," tulis salah satu kardus yang dibawa massa aksi  

"DPR jangan ikut Jokowi, kena azab," tulis keterangan lainnya.

Sementara itu, Partai Buruh ikut memasang spanduk di depan gerbang DPR RI bertuliskan desakan adar DPR tidak mengubah dan melawan putusan MK.

Baca juga: Samuel Marbun Optimistis Bisa Merebut Emas di Cabor Wushu Pada PON 2024

Baca juga: PDIP akan Ikuti Putusan MK untuk Daftarkan Prof Ridha Dharmajaya di Pilwakot Medan

Tak sampai di situ, para komedian yang gencar menyuarakan soal demokrasi di akun sosial medianya juga ikut turun gunung.

Beberapa yang nampak di lapangan adalah Abdel, Bintang Emon, Andovi, Arie Keriting, Abdur Arsyad, dan masih banyak lagi.

Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam.

Di tengah massa aksi yang membludak, para komedian itu mengaku tak gentar untuk mengikuti unjuk rasa demi demokrasi yang adil di Indonesia.

Mereka juga membawa postet bertuliskan sindiran akan kondisi Indonesia saat ini.

"Agak laen kau, agak laen bapakmu, agak lain kau sek'luarga," tulis keterangan dalam postet berwarna merah yang dibawanya. 

Kepada wartawan, komedian Rigen mengaku akan tetap turun aksi meski DPR menunda pengesahan RUU Pilkada 2024.