PDIP Minta Rakyat Bersuara Terkait Usia Cagub Ditolak DPR, Partai Buruh Bakal Turun ke Jalan Besok

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP mengajak seluruh rakyat untuk turun ke jalan terkait keputusan panitia kerja (Panja) RUU Pilkada bentukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.

Ketua DPP PDIP Bapilu Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa Baleg DPR menolak putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada semua partai politik. 

PDIP mengatakan bahwa Fraksi PDIP di DPR RI tak bisa berbuat banyak lantaran 1 berbanding 8 dengan partai di DPR.

"Kami sedang mendalami langkah-langkah yang mungkin dilakukan. Kelihatannya ini adalah waktunya untuk rakyat bersikap dan bersuara," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Rabu (21/8/2024).

Deddy menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik.

Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis.

"Baleg merevisi UU Pilkada yang tidak ada dalam Prolegnas, melalui penggunaan kekuasaan politik legislasi untuk melawan konstitusi dan MK," ucap Deddy.

Deddy berpendapat, Panja RUU Pilkada telah melakukan melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan.

"Padahal putusan MK itu bersifat final and binding dan harus dilaksanakan segera," ungkapnya.

Baca juga: VIRAL Isu Putrinya Selingkuh, Mertua Pratama Arhan Posting Pesan Bijak Dalam Membina Rumah Tangga

Baca juga: Sempat DPO, Eks Bupati Batubara Zahir Ajukan Penangguhan Penahanan setelah Menyerahkan Diri

Dia menegaskan Baleg seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik.

"Partai-partai yang menyetujui revisi itu seolah membiarkan lembaga DPR sekedar menjadi tukang stempel kekuasaan dengan mengabaikan suara rakyat dan meminggirkan nalar," tutur Deddy.

Rapat Panja RUU Pilkada ini digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu ini.

Mereka mengakomodir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada.

Namun syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hanya partai politik nonparlemen.

Sementara partai politik yang memiliki kursi DPRD tetap menggunakan syarat lama ambang batas Pilkada, yakni memiliki kursi di DPRD, dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.