Hari Ini Jokowi Dikabarkan Reshuffle 6 Menteri dan Kepala Lembaga, Ini Nama-namanya

TRIBUN-MEDAN.com - Dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Senin (19/8/2024).

Dikutip dari Tribunnews.com, kabar reshuffle kabinet ini beredar di kalangan awak jurnalis di Istana, setidaknya ada lima menteri dan lembaga yang akan dirombak, ditambah satu kepala lembaga baru yang akan dilantik.

Adapun daftar reshuffle kabinet yang dilakukan besok yakni:

• Menkumham Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Agtas
• Menteri LHK ⁠Siti Nurbaya diganti Raja Juli Antoni
• Menteri ESDM ⁠Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia
• ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri BKPM
• ⁠Prof Dadan Hindayana menjadi, Kepala Badan Gizi
• Arief Prasetyo diganti ⁠Prof Rachmat Pambudy sebagai Kepala Badan Pangan

Sumber Tribunnews di lingkungan Istana membenarkan rencana reshuffle menteri itu.

"Besok jam 9," ujar sumber itu saat dikonfirmasi Minggu (18/8/2024).

Namun ia tidak menyebutkan siapa saja nama menteri yang akan direshuffle.

Terpisah, Yasonna Hamonangan Laoly sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya jika Presiden Jokowi mereshuffle dirinya dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menurut Yasonna Laoly, reshuffle kabinet adalah sepenuhnya kewenangan presiden.

“Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready (apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap),” ucap Yasonna kepada wartawan usai acara Peluncuran Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Yasonna Laoly pun meminta publik untuk menunggu hingga Senin (19/8/2024) besok untuk kepastian apakah dirinya diganti atau tidak oleh Presiden Jokowi.

“Kita tunggu besok lusa," kata politisi PDIP itu.

Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebut dalam sistem tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle.

“Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif presiden itu,” ujar Hasto, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, ketika mengantar Jokowi menjadi presiden, PDIP tidak meminta seluruh kursi kementerian diisi oleh kader PDIP.

Hasto mengungkapkan PDIP tidak pernah melakukan tekanan apapun.

Reaksi PDIP Yasonna Diganti

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Hal ini merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Selasa (13/8/2024).

Deddy mempersilakan Jokowi jika ingin melakukan reshuffle terhadap kader PDIP di kabinet.

"Jika kader PDIP mau diganti, itu terserah dan semaunya presiden saja," ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah lama mendengar isu Jokowi berniat melakukan reshuffle kader PDIP.

"Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," ucap Deddy.

Deddy menegaskan, PDIP sejak awal berkomitmen secara politik untuk mengawal Pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.

Sebab, kata dia, PDIP merupakan tulang punggung lahirnya Pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan presiden," tutur Deddy.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan, pihaknya belum mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna diisukan akan digantikan mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Chico berharap, kalaupun terjadi reshuffle tetapi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Kami belum mendapat info terkait ini. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir mada jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja," kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

Dia menegaskan, Pemerintahan Jokowi harus fokus membenahi persoalan mendesak, seperti ekonomi rakyat, biaya kuliah atau biaya sekolah serta harga kebutuhan pokok yang terus meroket.

"Termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya kebutuhan pokok yang begitu meroket dan banyak hal lagi. Terkait dengan percepatan dalam tanda kutip pembangunan IKN yang perlu juga dievaluasi," ujar Chico.

Chico juga berharap, reshuffle kabinet di akhir Pemerintahan Jokowi bukan untuk bagi-bagi jabatan.

Dia berpendapat, reshuffle kabinet haruslah  bertujuan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel