SEKJEN PDIP HASTO Komentari Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Golkar, Singgung Pihak Kekuasaan

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan turut mengomentari terkait kasus mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar. 

Mundurnya Airlangga membuat kaget. 

Apalagi, Airlangga mundur di tengah Pilkada Serentak yang bakal dilaksanakan pada November 2024 nanti. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai mundurnya Airlangga dapat mempengaruhi kedaultan partai. 

"Sangat mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami ini luar biasa dan menyentuh aspek kedaulatan partai," ujar Hasto dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (12/8/2024).

"Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerja sama politik yang baik. Di dalam Pilkada kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lainnya juga," jelasnya.

Ia merasa prihatin karena menurutnya ini merupakan tantangan bagi bangsa.

"Kemudian, tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa termasuk bagi partai politik untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinanya," kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan kerihatinan Megawati terkait dinamika poltik nasional yang seperti ini.

"Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," beber Hasto dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Hasto sempat menyinggung pengalaman buruk PDIP saat mengalami berbagai intervensi kekuasaan pada masa Orde baru.

Tujuan dari intevensi pada masa itu adalah untuk mengerdilkan demokrasi dan menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

"Ketika watak-watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah, speerti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk di dalam perekonomian nasional kita," ucap Hasto.

Baca juga: Kantongi 3 Rekom Parpol, Maximus Tipagau Yakin Menang jadi Bupati Mimika di Pilkada 2024

Baca juga: JADWAL MotoGP Austria 2024 - Marquez Incar Kemenangan Saat Bagnaia Sudah Dominan

Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.

"Sebagai partai politik, PDI perjuangan tidak campur tangan terhadap partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga merasakan suasana kebatinan di balik itu," ungkapnya.

Sebagai informasi, Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu (10/0/2024) malam.

Bahlil Ketua

Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada akhir Agustus. Munaslub ini dipercepat yang semestinya bulan Desember, menjadi akhir Agustus. 

Perubahan ini lantaran Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. 

Sementara itu, Golkar akan mengadakan rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar.

Sebanyak 13 wakil ketua umum (Waketum) Partai Golkar berpeluang jadi Plt Ketum.

Namun demikian, politikus Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan Menteri Perindustrian yang juga Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) akan menjadi Plt Ketum Golkar.

"Plt-nya Agus Gumiwang," ucap Andi ketika dikonfirmasi Tribunnews.com.

Plt Ketum Golkar akan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan diadakan akhir Agustus 2024.

Munaslub akan memilih Ketum Golkar defenitif pengganti Airlangga Hartarto.

Ketum Golkar terpilih akan memimpin partai lima tahun ke depan.

Andi Sinulingga mengatakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar definitif pada Munaslub Golkar.

"Nanti Munas secepatnya,  Bahlil ketua umum," kata Andi.

Nama Lain Berpeluang

Sementara itu, Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno mengakui nama Bahlil mencuat jadi calon ketum Golkar.

Namun, kata Adi, hal itu perlu dinamika yang berproses pada Munas Golkar.

"Selama ini nama Bahlil selalu mencuat. Tapi entah ke depan dinamikanya seperti apa," kata Adi kepada Tribunnews.com, Minggu (11/8/2024).

Kendati demikian, menurut Adi, masih ada nama-nama lain yang mencuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Misalnya Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasimita.

"Yang bisa jadi ketum Golkar tentu sosok yang mendapat dukungan mayoritas DPD Golkar. Siapapun itu orangnya," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Institue for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam menuturkan adanya kejanggalan terkait pengunduran Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.

Dia curiga adanya invisible hand yang turut menjadi alasan dalam pengunduran diri Airlangga.

Umam mengatakan ada benturan yang kuat antar internal Golkar yang menurutnya sudah terjadi sejak Pilpres 2024 lalu.

Benturan ini pun, kata Umam, juga dipengaruhi adanya kekuatan eksternal seperti kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik Golkar.

"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal."

"Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Terkait benturan internal Golkar, Umam mengungkapkan hal tersebut sudah terlihat ketika partai beringin itu masih kesana-kesini saat menentukan koalisi Pilpres 2024.

Bahkan, Golkar pun sempat diisukan santer bakal berkoalisi dengan PDIP.

Kemudian, benturan juga diduga terjadi setelah Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak goreng pada pertengahan tahun lalu.

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.

Sementara soal kecurigaan adanya invisible hand, Umam menduga hal tersebut terjadi karena Golkar dianggap tidak tegas dalam pengusungan calon di Pilkada.

Sehingga, sambungnya, dugaan invisible hand itu berperan dengan cara mendongkel Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menduga adanya kekuatan politik besar dari internal maupun eksternal Golkar sehingga Airlangga mundur.

Menurutnya, kekuatan politik itu menginginkan agar Munas Golkar dipercepat.

"Ada kekuatan politik yang cukup besar yang muncul dari baik internal dan eksternal Golkar yang sebenarnya supaya Munas Golkar dipercepat dan kemudian lahir kepemimpinan baru yang bisa menjadi suksesor Airlangga Hartarto," katanya dalam Kompas Siang di YouTube Kompas TV, Minggu (11/8/2024).

Adi juga mengatakan desakan Munas dipercepat ini agar penyelarasan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo bisa menjadi lancar.

Terkait faktor eksternal, Adi menduga sosok tersebut memiliki kekuatan yang melampaui Airlangga sebagai menteri maupun Ketua Umum Golkar.

Bahkan, dia sampai menyebut kekuatan eksternal itu dapat mengintervensi agar Golkar menggelar Munaslub untuk memutuskan pengganti Airlangga.

"Kalau kita melihat kondisi alamiah, tentu Munas Golkar digelar pada Desember. Artinya apa kok ada desakan Munaslub tiba-tiba bukan di bulan Desember, tentu ada yang menekan, ada yang pressure."

"Lalu, kalau Pak Airlangga Hartarto mundurnya terkesan sukarela, ini jadi alasan Munaslub bisa dipercepat agar tidak digelar bulan Desember. Siapa tahu Agustus, sudah akan keluar dan muncul kontestan yang dinilai layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," jelas Adi.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter