Pegawai Bank Wiwin Nurlinda Ungkap Awal Pertemuan Dirinya dengan Gubernur AGK hingga Uang Ditransfer

Berapa Tarif Wanita Pesanan?

Eliya mengaku diminta AGK untuk memberikan uang kepada wanita yang dipesannya. "Nilainya bervariasi. Mulai dari Rp10 juta sampai Rp50 juta. Jadi ada perempuan yang dikasih Rp10 juta dan seterusnya sampai Rp50 juta,"bebernya.

"Om haji (AGK) yang minta bantu untuk mencari perempuan. Jadi saya bawakan ke om," sambungnya.

Habiskan Rp 3 miliar untuk order cewek dan gunakan kode "Ayu dan Cantik"

Eliya Gabrina mengklaim total uang yang dikeluarkan hanya untuk membayar wanita pesanan AGK mencapai Rp 3 miliar. Hal itu karena menurut Eliya, dalam sehari om AGK bisa bertemu dengan tiga wanita cantik. 

Dalam memesan wanita, Eliya Gabrina mengungkapkan dengan menggunakan kode khusus saat mengantar cewek-cewek itu ke hote. Ia mengaku lebih dulu menghubungi ajudan AGK dengan memakai kode "Ayu" maupun "Cinta".

Saat dicecer oleh Jaksa Penuntut Umum tentang apa motivasinya sampai memberi banyak wanita cantik ke AGK padahal keduanya masih ada hubungan keluarga, Eliya Gabrina mengaku agar dimuluskan mendapatkan proyek-proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

"Saya bawa perempuan-perempuan tersebut ke om haji agar supaya memudahkan pencairan proyek,"jawab Eliya yang juga merupakan anggota DPRD Halmahera Selatan itu.

KPK Sita Hotel Abdul Gani Kasuba

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset, termasuk hotel milik Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

Aset-aset milik Abdul Gani itu ditemukan berdasarkan informasi yang didapatkan penyidik dari para saksi. 

Penyidik kemudian mendapati bahwa Abdul Gani memiliki sejumlah aset bernilai ekonomis yang tersebar di Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, dan Bacan Halmahera Selatan.

Aset-aset itu diduga masih berkaitan dengan perkara rasuah Abdul Gani.

Aset dimaksud berupa 10 bidang tanah dan bangunan dan telah dilakukan penyitaan pada tanggal 20 Maret 2024.

Adapun upaya paksa penyitaan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan aset negara yang dinikmati koruptor.