Berita Viral

NAMA Aplikasi SiPEPEK Pemkab Cirebon Tuai Hujatan Netizen, Dinsos Bantah Artinya Jorok, Ini Maknanya

Belakangan ini, nama aplikasi pemerintah Kabupaten Cirebon, SiPEPEK, ramai dihujat netizen. Pihak Dinsos Pemkab Cirebon pun membantah nama aplikasi t

Editor: Liska Rahayu
cirebonkab.go.id
NAMA Aplikasi SiPEPEK Pemkab Cirebon Tuai Hujatan Netizen, Dinsos Bantah Artinya Jorok, Ini Maknanya 

"Kartu Pepek ini kami wujudkan melalui aplikasi SiPEPEK. Kami berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu."

"Untuk memastikan layanan yang komprehensif dan mudah diakses," jelas Fitri, melansir TribunnewsBogor.com.

Fitri menuturkan, SiPEPEK merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi dan wujud dari implementasi reformasi birokasi.

Dari penggunaan SiPEPEK ini, diharapkan penggunaan kertas untuk keperluan administrasi di Kabupaten Cirebon bisa dikurangi.

Sehingga bisa tercipta pelayanan yang ramah lingkungan.

"Kami berharap, aplikasi SiPEPEK dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon."

"Bahkan ke depan, layanan SiPEPEK tidak hanya melayani pengajuan PBI APBD, KIP dan subsidi listrik."

"Tapi akan melayani semua PPKS, yang akan terintegrasi dalam aplikasi SiPEPEK," imbuhnya.

Terakhir, Fitri mengaku terbuka untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.

Pasalnya ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon harus terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengaku akan segera melakukan pengecekan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Saya akan cek ricek kembali, karena ada kepantasan dan kepatutan," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/7/2024).

"Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, meng-custom aplikasi yang ada."

Apalagi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah meminta agar pemerintah daerah tidak lagi membuat aplikasi baru, cukup memanfaatkan platform yang sudah ada.

Selain untuk efiensi anggaran, juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved