USAI Sebut Mustahil Indonesia Emas, Mahfud Klaim Lebih Bagus dari Prabowo: Tapi Rakyat Pilih Prabowo

"Adil dan kemakmuran bisa diciptakan secara nyata.

Paling tidak usaha-usaha nyatanya tidak dikotori oleh langkah-langkah yang tidak benar," kata Mahfud MD.

Mahfud MD juga berbicara mengenai supremasi hukum.

Menurutnya, hukum sekarang dibuat demi kekuasaan dan untuk kepentingan jangka pendek.

"Pembuatan hukum atau perubahannya sekarang ini sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat," kata Mahfud MD.

Baca juga: NASIB Dian TKW di Taiwan, Baru 3 Bulan Kerja Dipaksa Turuti Keinginan Pacar Majikan, Disogok Beras

Baca juga: GARA-gara Dendam Dipatuk saat Tidur, Pria Ini Nekat Gigit Ular Berbisa Sampai Mati, Aksinya Viral

Mahfud MD menilai, pembuatan atau perubahan hukum saat ini menjadi gejala yang digunakan tidak berasaskan demokrasi.

Istilah yang ia gunakan adalah rule by the law.

Menurut Mahfud MD, hukum yang dibuat saat ini tanpa demokrasi dan hal itu bakal menimbulkan kesewenang-wenangan.

Karena hukum, katanya, dibuat tanpa menyerap aspirasi.

"Hukum itu harus ada sukma di dalamnya ada keadilan di belakangnya. Nah itu sukmanya bukan harusnya begini, dibuat begini, bukan itu," ungkapnya.

Mahfud MD juga menyinggung soal etika dan moral.

Menurutnya, untuk menegakkan hukum yang demokratis perlu keadilan, bukan sekadar tertuang dalam peraturan.

"Keadilan itu didasarkan pada moral dan etika, agama dan etika Pancasila.

Agama, moral, etika, baru menghadirkan keadilan substantif," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyoroti program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).