Pasangan Petahana Eri Cahyadi-Armuji Dapat Dukungan PPP Maju Lagi di Pilkada Surabaya 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PPP memberikan dukungan kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilkada Surabaya 2024.

Pasangan petahana ini mendapat dukungan kembali untuk maju di Pilakda serentak.

Keduanya resmi mengantongi rekomendasi PPP dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2024 yang digelar pada Pilkada serentak pada 27 November 2024 besok.

Baca juga: Jerman vs Denmark Malam Ini, Der Panzer Waspada Penuh Pernah Takluk di Stadion Signal Iduna

Informasi yang diterima Tribunnetwork, surat rekomendasi dari PPP itu diterima langsung oleh Eri-Armuji di kantor DPP PPP.

Surat rekomendasi itu ditandatangani plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi.

Surat tersebut tertanggal hari ini, Jumat (28/6/2024). Rekomendasi ini muncul setelah wali kota dan wakil wali kota aktif itu mengikuti penjaringan calon wali kota melalui DPC PPP dan DPW PPP Jatim. 

PPP di daerah ini pun mengusulkan Eri-Armuji sebagai bakal calon wali kota dan wakilnya.

"Dengan segala prestasinya, partai kami resmi memberi rekomendasi kepada Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon wali kota dan wakilnya. Tadi habis jumatan surat rekomendasi itu diserahkan langsung," ucap Plt Kepala DPC PPP Surabaya Muhaimin.

Dengan rekomendasi PPP ini, sudah dua partai yang pasti memberi tiket Pilwali kepada incumbent.

Sebelumnya Eri-Armuji lebih dulu menggenggam rekomendasi dari PKB.

Sementara Demokrat memberinya surat tugas. Selain kemungkinan besar PDIP juga akan memberikan rekomendasi yang sama.

Eri tidak lain adalah kader PDIP. Sementara Armuji kader senior PDIP dan politisi partai Banteng Moncong Putih.

Soal rekomendasi PDIP ini tinggal menunggu waktu saja.

Baca juga: Maling Motor Modus COD yang Sering Viral Diciduk Polda Sumut

Plt Ketua DPC PPP Surabaya Muhaimin mengaku senang dan bangga atas rekomendasi itu kepada calon yang tepat.

Tidak hanya layanan dasar untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan, Eri-Armuji juga komitmen mengentaskan kemiskinan.