PRESIDEN Filipina Bongbong Marcos Mulai Tabuh Lonceng Perang di Laut China Selatan

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr yang akrab disapa Bongbong Marcos mengeluarkan ancaman bakal terjadinya perang di Laut China Selatan.

Bongbong Marcos memperingatkan pada Jumat (31/5/2024), bahwa jika ada warga Filipina yang tewas di Laut China Selatan oleh kekuatan asing maka itu menjadi lonceng perang.

Pernyataan Bongbong itu diungkapkan di tengah bentrokan yang kerap terjadi dengan kapal China di Laut China Selatan.

Bongbong mengungkapkan peringatan tersebut dalam pidatonya di Dialog Shangri-La di Singapura, pertemuan regional pemimpin keamanan global, termasuk Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin.

Juga hadir dalam pertemuan terseut Menteri Pertahanan China, Laksamana Dong Jun.

Hal itu diungkapkan Bongbong ketika ditanya apakah garis batas telah dilanggar jika Kapal Penjaga Pantai China, yang kerap menembakkan meriam air ke kapal Filipina beberapa bulan terakhir, berakhir dengan membunuh pelaut Filipina.

“Jika warga Filipina terbunuh karena tindakan yang disengaja, menurut saya itu sangat mendekati apa yang kami definisikan sebagai tindakan perang, dan oleh karena itu kami akan meresponsnya dengan tepat,” ujar Bongbong.

“Dan mitra kerja sama kami sayap percaya juga memiliki standar yang sama,” ujarnya.

Diketahui, China terus meningkatkan klaim teritorialnya di Laut China Selatan.

Kapal Penjaga Pantai China, yang diperkuat kapal milisi maritim, juga telah terlibat dalam sejumlah bentrokan sengit selama setahun terakhir yang mengakibatkan kapal-kapal Filipina rusak, dan pelaut Filipina terluka karena meriam air.

Konfrontasi tersebut membuat hubungan Beijing-Manila pun semakin memburuk.

Hal itu membuat Bongbong Marcos mencari hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat, yang juga mempunyai perjanjian pertahanan bersama.

Sementara, Pemerintah Indonesia memberikan pernyataan tegas terkait Laut China Selatan tersebut.

"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982. Itu posisi Indonesia yang selalu konsisten disampaikan," tegas Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Pernyataan tersebut tentu menegaskan kembali posisi Indonesia yang berdaulat dan bahwa pernyataan apapun yang tak sesuai dengan hukum internasional tak lebih dari sekadar klaim tanpa arti.