USAI Dibuntuti Anggota Densus 88 Gegara Bongkar Korupsi Timah, Jampidsus Febri Dilaporkan ke KPK

TRIBUN-MEDAN.com - Jampidsus Febrie Ardiansyah yang sempat dibuntuti anggot Densus 88 diduga terkait pengungkapan kasus korupsi timah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Febri dilaporkan oleh Indonesia Police Watch dan Masyarkat Anti Korupsi (MAKI) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST). 

Febri dan reknnya ST dilaporkan ke KPK terkait lelang barang sitaan. Menurut pelapor, Febri telah menerima suap terkait harga barang lelang. 

Febri dilaporkan selaku Pejabat yang memberikan Persetujuan atas nilai limit lelang.

Adapun yang dilaporkan yang lain yakni, Pejabat DKJN bersama-sama KJPP selaku pembuat Appraisal, dan Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku Beneficial Owner dan/atau Pemilik Manfaat PT IUM.

Mereka dilaporkan karena diduga telah melakukan persengkokolan lelang aset sitaan korupsi kasus Jiwasraya.

"Terlapornya Jaksa Agung Jampidsus. Kemudian penilai aset PPA Kejaksaan Agung juga, kemudian dari DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan lain-lain," kata Koordinator KSST, Ronal Loblobly, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).

Pelaporan ini didasarkan pada dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau persekongkolan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Ini adalah perusahaan tersebut disita dari Heru Hidayat terpidana korupsi Jiwasraya.

Persekongkolan yang dimaksud adalah dengan memenangkan PT Indobara Utama Mandiri (IUM) dengan harga penawaran Rp1,945 triliun.

Harga penawaran tersebut diduga di-mark-down dari harga seharusnya Rp12 triliun.

“Nilai total keekonomian dan/atau nilai pasar wajar [fair market value] satu paket saham PT GBU, dengan cadangan Resources 372 juta MT dengan [total reserves] sebanyak 101.88 juta MT, berikut infrastruktur hauling road 64 km dan jetty, sedikitnya sebesar Rp12 triliun. Diduga dengan menggunakan modus operandi mark down dan/atau merendahkan nilai limit lelang dari Rp12 triliun, menjadi Rp1,945 triliun,” ungkap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menambahkan.

Sehingga pelelangan tersebut mengakibatkan dugaan kerugian negara hingga Rp9,7 triliun.

Sugeng mengatakanPT IUM diduga sengaja didirikan oleh Andrew Hidayat pada 19 Desember 2022, 10 hari sebelum penjelasan lelang PT IUM disiapkan sebagai pemenang.