Ketua BPK Bungkam Langsung Kabur Gara-gara Terungkap di Persidangan Auditor BPK Minta 12 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Dugaan keterlibatan auditor BPK di kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian semakin terang benderang di persidangan.

Sebagai terdakwa dalam kasus ini Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono.

Sejumlah nama lain terseret dalam kasus ini

Sementara Ketua BPK RI Isma Yatun bungkam saat ditanya mengenai auditor BPK yang meminta Rp12 miliar ke Kementerian Pertanian.

Usai menghadiri acara pengucapan sumpah Wakil Ketua MA non Yudisial dan tujuh orang anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (15/5/2024), Isma Yatun tak bergeming saat dicecar awak media perihal kasus tersebut.

Keluar dari Istana, Ia terus berjalan menuju mobilnya sambil menempelkan kedua telapak tangannya.

"Nanti saja ya, terimakasih banyak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementan disebut-sebut mengguyur Rp5 miliar untuk auditor BPK demi mendapat predikat WTP.

Hal itu merupakan fakta yang terungkap di persidangan kasus korupsi eks Mentan SYL, Rabu, 8 Mei 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saksi Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto, menerangkan bahwa pada awalnya auditor BPK meminta Rp12 miliar.

"Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?" tanya jaksa penuntut umum di persidangan.

"Ada. Waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan. Rp12 miliar oleh Pak Victor [Auditor BPK tadi]," jawab Hermanto.

Usut punya usut, rupanya opini WTP oleh BPK ini terganjal proyek strategis nasional Food Estate.

Berdasarkan keterangan Hermanto, terdapat beberapa temuan BPK terkait proyek tersebut, khsusunya dari sisi administrasi.

"Contoh satu temuan food estate, itu temuan kurang kelengkapan dokumen, administrasinya. Istilah di BPK itu bayar di muka dan itu belum menjadi TGR. Jadi itu ada kesempatan kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan" kata Hermanto.