Partai Gerindra Ingatkan Jangan Ada Politikus Hitam Memanfaatkan Prabowo Subianto untuk Berlindung

"Itu sebabnya, kita harus turun kembali kepada masyarakat insyaAllah Pak Prabowo akan menepati janjinya setelah dilantik," imbuhnya.

Janji tinggalkan gaya militeristik

Pada kesempatan terpisah, Prabowo Subianto menyatakan bakal menepis kekhawatiran banyak pihak dalam memimpin pemerintahan mendatang, terkait rekam jejaknya saat masih berdinas di TNI.

Menteri Pertahanan itu merasa mengalami pembunuhan karakter saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tetapi menurut dia hal itu adalah bagian dari proses suksesi.

”Jadi, kekhawatiran apa lagi? Di setiap pemilu, mereka (kompetitor) pasti akan mencari kelemahan-kelemahan (saya). Ya, saya dulu jenderal.

Saya bangga sebagai jenderal karena saya mengabdi kepada bangsa. Saya mempertaruhkan nyawa untuk rakyat," kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang dirilis pada Minggu (12/5/2024), dikutip Kompas.com dari dari Kompas.id.

Prabowo mengatakan, dia sudah berkali-kali menghadapi tuduhan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu, utamanya terkait dugaan penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi pada rentang 1997-1998.

Dia menyampaikan seluruh tuduhan itu tidak tepat dan tidak terbukti sampai saat ini.

"Saya dituding melakukan banyak hal, itu namanya demonisasi, pembunuhan karakter, yang memang menjadi bagian dari politik.

Saya hadapi itu semua. Tuduhan-tuduhan itu sepenuhnya menghina dan sangat keliru, tetapi itu hanya bagian dari sebuah permainan,” ujar Prabowo.

Karier militer Prabowo berakhir pada Mei 1998 karena terseret kasus dugaan penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998.

Dia digeser dari posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, Jawa Barat.

Akibat dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis 1997-1998, Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Setelah disidang, DKP menyatakan Prabowo bersalah melakukan ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, dan penculikan.

Alhasil DKP menyatakan memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Setelah lepas dari karier militer, Prabowo kemudian masuk ke dunia usaha dan politik.