KELAKUAN Auditor BPK Terungkap Lagi di Sidang SYL: Masih Terjadi Praktik Jual-Beli Opini WTP

Menurutnya, banyaknya dugaan korupsi itu bisa terjadi di Kementan karena fungsi pengawasan yang tumpul.

Adapun salah satu pengawas dimaksud adalah BPK yang mengawasi penggunaan keuangan negara.

“Salah satunya ya karena pengawasnya diduga meneirma sjeumlah uang sehingga ya fungsi pengawasannya tidak berjalan,” kata Zaenur.

Tanggapan KPK

Terkait hal itu, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri pun memastikan bahwa KPK bakal mengusut dugaan suap tersebut setelah sidang kasus korupsi SYL selesai.

Alasannya, tim jaksa KPK perlu mengkonfirmasi dan mengantongi keterangan dari pihak-pihak lain, agar fakta persidangan itu bisa menjadi fakta hukum.

“Nanti pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh,” kata Ali.

Menurut Ali, jaksa juga akan menyampaikan setiap temuan yang terungkap di sidang SYL, dalam laporan persidangan maupun laporan perkembangan penuntutan.

Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi KPK untuk mengembangkan dugaan korupsi menyangkut jual beli WTP di BPK.

“Jaksa akan menyimpulkan dalam analisisnya di surat tuntutan baru kemudian menyusun laporan perkembangan penuntutan,” ujar Ali.

Berdasarkan nama-nama pejabat BPK RI, yang terpantau bernama Viktor (Victor) ada dua, yaitu Victor Martua Pinondang dan Victor Daniel Siahaan.

Tidak ada berubahnya

Jual beli opini WTP dari BPK dalam laporan keuangan, bukan hanya kali ini terjadi.

Permintaan ataupun pemberian suap kepada auditor BPK memang kerap terjadi.

Salah satunya dalam kasus korupsi eks Bupati Bogor Ade Yasin pada 2022 silam.

Kala itu, Ade memerintahkan tiga anak buahnya menyuap 4 pegawai BPK agar memberikan nilai baik untuk laporan keuangan Kabupaten Bogor.

KPK juga pernah mengungkap praktik jual beli opini pada 26 Mei 2017, yang melibatkan dua auditor BPK, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri.