MENOHOK Respon Gibran soal Turunnya Perolehan Kursi PDI Perjuangan di DPRD Kota Solo di Pemilu 2024

"Arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa sudah kami siapkan,” imbu dia, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (3/5/2024). 

Saat ini, kata Gibran, dirinya lebih baik fokus kerja menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo.

Sebagai Wakil Presiden terpilih, ia juga fokus menyerap berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada tetap turun ke akar rumput," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran berkomitmen memaksimalkan kinerja pada 100 hari pertama usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024 mendatang.

"Kami sudah menyepakati untuk meminimalkan learning process (proses belajar) dan juga proses adaptasi," katanya.

Oleh karena itu, begitu dilantik ia bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung bekerja. "Kami langsung kerja, kerja, kerja, dan mengeksekusi. Apalagi yang kemarin juga kami sering lontarkan saat kampanye. Kami siapkan quick win (program percepatan) 100 hari ke depan," bebernya.

Di masa pemerintahannya bersama Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyiapkan peta jalan program kerja.

"Kami sudah menyiapkan roadmap ke depan arahnya ke mana," katanya.

Ia juga memastikan peta jalan yang disiapkan di masa pemerintahannya ke depan berbeda dengan peta jalan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Itu roadmap saya, bukan beliau. Beda lagi," katanya.

Presiden Jokowi kategori kader membangkang

Sebelumnya, Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak.

Hal itu ia sampaikan merespons penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno bahwa Jokowi adalah tembok tebal bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024) malam.

Hendrawan mengatakan itu merujuk pada apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap PDI-P pada Pilpres 2024.