LAGI-LAGI Mahfud Tak Tegas Jawab Jika Ditawari Menteri Oleh Prabowo, Terkesan Malu-Malu: Kan Dinamis

TRIBUN-MEDAN.com - Mahfud MD tak mengatakan secara tegas langkahnya setelah Pilpres 2024. Eks Menko Polhukam ini mengatakan bahwa semua perkembangan bisa dinamis. 

Pernyataan Mahfud ini mengisyaratkan ada pertimbangan jika ditawarkan menjadi menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Hal ini diungkap Mahfud saat menjadi pembicara dalam 'Seminar Nasional Agama dan Negara dalam Diskursus Keindonesiaan Kontemporer' yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Usai acara seminar, Mahfud MD menyampaikan langkahnya ke depan pasca pemilihan presiden. Mahfud MD yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara mengatakan, jika selama ini beraktivitas di kampus.

"Ya kita lihatlah ya, semua perkembangan kan dinamis. Jadi, saya selama ini kan di kampus," ujar Mahfud MD, menjawab pertanyaan wartawan usai acara seminar di UII, Selasa (30/04/2024).

Mahfud MD menegaskan perjuangannya tidak akan pernah berhenti. Di mana pun dirinya berada, perjuangan akan terus berjalan.

Namun, Mahfud MD menuturkan masih akan melihat perkembangan dinamika yang terjadi ke depan. "Yang jelas perjuangan itu tidak akan berhenti.

Perjuangan itu tinggal tempatnya di mana, di kanan, di kiri, di tengah di belakang, kan itu nanti kita lihat dinamikanya," ujar dia.

Saat ditanya apakah nanti waktunya akan lebih banyak beraktivitas di kampus, Mahfud MD hanya menjawab singkat. "Ya, kita lihat saja nanti," pungkas dia.

Mahfud Malu-Malu Ditanya Jika Ditawari Menteri

Mahfud MD tampak malu-malu ketika disinggung jika mendapatkan tawaran jabatan menteri dari Presiden Jokowi. 

Mantan Menko Polhukam ini tak menjawab dengan terbuka jika ada tawaran menteri dari pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.

Mantan Ketua MK ini tak menyebut dengan pasti terkait isu itu.  

"Wah itu (soal gabung menteri kabinet) nanti yang tanya harus orang tertentu, biar nggak kontroversial," kata Mahfud saat ditemui awak media usai acara Halal Bihalal IKA UII di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Lebih lanjut, Mahfud juga menyatakan sejauh ini belum ada rencana pertemuan dengan presiden maupun wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Kata dia, seluruh proses dan dinamika politik setelah Pilpres 2024 dan ketetapan KPU RI sudah mengalir seperti biasanya.

"Enggak ada (rencana pertemuan dengan Prabowo), ngalir-ngalir aja," tukas dia.

Nasib Mahfud MD Usai Bertahun-tahun jadi Menteri hingga Ketua MK Tapi Tumbang Saat Coba Pilpres

Beginilah nasib Mahfud MD setelah bertahun-tahun jadi menteri hingga Ketua MK tetapi tumbang saat mencoba Pilpres 2024.

Nasib Mahfud MD kini banyak dipertanyakan publik setelah kalah dalam Pilpres 2024.

Apalagi, Mahfud MD mengudurkan diri sebagai Menko Polhukam untuk Pilpres 2024.

Namun, nasib tak berpihak pada Mahfud MD dan Capresnya Ganjar Pranowo.

Pilpres 2024 menunjukkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang pemilu dalam satu putaran.

Anies Tak Mungkin Ditawari Jabatan Menteri

Mungkinkah Anies Baswedan mendapatkan tawaran menteri oleh Prabowo Subianto? Pernyataan ini timbul setelah melihat cara Jokowi memberi tawaran ke Prabowo usai Pilpres 2019. 

Diketahui, Anies Baswedan sudah berpengalaman menjadi menteri. Ia pernah menjadi menteri pendidikan di era SBY. 

Anies Baswedan merupakan lawan berat Prabowo di Pilpres 2024. 

Lantas adakah peluang Anies ditawari menteri oleh Prabowo? 

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi Anies tak mungkin mendapatkan jatah menteri dari Prabowo. 

Sebab, Koalisi Prabowo-Gibran telah diisi oleh banyak Parpol. Selain parpol pengusungnya di Pilpres, parpol lain yang berlawanan di Pilpres turut bergabung. 

"Kelihatannya Anies tidak akan jadi menterinya Prabowo, karena Prabowo pasti akan mengutamakan koalisinya, dan mengutamakan tokoh yang berjasa kepada Prabowo," kata Ujang kepada Tribunnews.com Minggu (28/4/2024).

Selain itu, Ujang melihat partai-partai pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, tidak akan begitu saja menerima Anies, yang notabene merupakan rival Prabowo.

"Saya meljhat sulit Anies masuk ke menteri Prabowo Gibran karena partai-partai politik pendukung Prabowo-Gibran juga tidak akan mau tidak akan terima kalau Anies jadi menterinya Prabowo," ucapnya.

"Jadi, berbasis dasar itu sulit Anies berat jadi menterinya Prabowo," pungkasnya.

Anies Tak Ingin Berandai-andai

Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tidak berandai-andai mengenai peluangnya ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, usai dirinya kalah pada Pilpres 2024.

Hal ini terkait dua partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan PKB telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Saya udah bilang kemarin (soal responsnya jika ditawari kursi menteri), kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab 'tidak', nanti akan dibilang 'emangnya ditawarin?'. Saya bilang 'iya', 'emangnya ditawarin?'," ucap Anies, usai menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).

Anies menyebut, untuk saat ini, ia akan menjalani situasi yang ada.

Namun, Anies menekankan, ia akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya.

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, ya teruskan," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu (catatan MK dalam putusan PHPU Pilpres 2024). Kenapa? Akhirnya, nanti berulang terus setiap pemilu," kata Anies.

Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.

Ia menyoroti betul isu yang masif diperbincangkan setelah Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.

Padahal, ia menilai, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan pilpres.

"Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa," tutur Anies.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, ia menghormati sistematika bernegara sambil tetap menyampaikan semua catatan MK yang dinilai harus menjadi koreksi.

"Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikam sebagai bahan penyusunan undang-undang."

(*/tribun-medan.com)